Kewajiban verifikasi usia disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid Sumber.kompas.com
Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Meutya Hafid menegaskan, seluruh platform digital wajib untuk melakukan verifikasi usia pengguna. Pemerintah mendorong kebijakan tersebut, agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih. Dengan adanya verifikasi usia, pemaparan konten lebih teratur dan sesuai dengan usia pengguna yang mengonsumsinya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (KESSOS), semester tiga, Cintana Elangputeri Rinjani Anwar menuturkan, dengan adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan tanggapan positif dari mahasiswa, karena anak-anak yang masih dibawah umur akan dapat mengonsumsi tontonan atau bacaan yang sesuai. Seperti banyaknya konten tentang kekerasan seksual yang belum siap cerna, dapat membuat pengaruh negatif terhadap otak anak tersebut.
”Keamanan data dalam memverifikasi juga harus sangat diperhatikan, seperti verifikasi kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK) dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kebocoran kembali, terhadap data yang sudah diverifikasi. Tentunya hal tersebut dapat memunculkan kekhawatiran, dari masyarakat dan ketidaknyamanan terhadap kepercayaan yang sudah diberikan oleh penggunanya,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Ekonomi Pembangunan (EP) semester tiga, Laudza Mughits Alipi mengungkapkan, kebijakan tersebut sangat penting di era digital yang sudah sangat canggih sekarang. Sebab banyak anak-anak yang masih dalam bimbingan orang tua, menonton konten yang tidak sesuai usianya. Dalam usia yang masih rentan, sangat amat mudah terpengaruh oleh konten yang ditonton, maka orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi tontonan anak mereka.
”Selain memiliki dampak positif dalam kebijakan tersebut, tentunya memiliki tantangan yang cukup besar juga karena banyak anak-anak di zaman sekarang memalsukan identitasnya. Dengan begitu, mereka dapat menonton atau sekedar memainkan game kesukaannya. Pemerintah juga harus memikirkan, cara verifikasi yang akurat dan tidak merepotkan agar tetap sesuai dengan penggunanya,” ungkapnya.
(Nayla Putri Kamila)
