Transformasi Layanan Hukum: Memaksimalkan Akurasi Digital Melalui Legal Tech

Dengan Legal Tech, layanan hukum fokus pada peningkatan akurasi digital. Sumber. hukumonline.com Teknologi hukum atau legal tech kini mulai diadopsi berbagai kantor hukum di Indonesia. Inovasi ini hadir untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi, dan menghadirkan layanan yang lebih profesional. Penerapannya kian terlihat, terutama di sejumlah firma hukum di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), Semester Lima, Daffa Aradhana Wiesmar menuturkan, penerapan legal tech saat ini, perlu mempertimbangkan batasan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terpelosok (3T) karena akses yang masih terbatas. Oleh karena itu, untuk digunakan sistem transisi yang mengintegrasikan perekaman data secara fisik dan digital. “Dalam konteks etika dan keamanan, kita merujuk pada UU Perlindungan Data Pribadi yang harus dipatuhi agar data tidak bocor. Setiap individu mempunyai data pribadi yang tidak bisa disebarluaskan tanpa persetujuan pemberi datanya,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Semester tiga, Ana Sofi Nurjanah mengungkapkan, penyebarluasan pemahaman legal tech dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penyuluhan langsung, seminar, dan pembuatan konten edukasi. Semuanya harus didukung oleh sumber informasi dan rujukan undang-undang yang jelas. “Kita harus memastikan bahwa setiap informasi yang disebarkan, didukung oleh undang-undang yang jelas dan kredibel, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang akurat tentang legal tech,” ungkapnya. (Safia Salsabila Putri)
Transformasi Kesehatan Masa Depan: Mahasiswa ARS UI Sukses Gelar Talkshow dan Hospital Expo

Prodi ARS UI Beri pemahaman transformasi digital lewat talkshow dan Hospital Expo. Sumber. Dok. Pribadi Mahasiswa Fakultas Vokasi Program Studi Administrasi Rumah Sakit (Prodi ARS) Universitas Indonesia (UI) semester lima menggelar Talkshow and Hospital Expo bertema “Digital HealthCare Transformation Towards a Smart Future” di Auditorium Vokasi UI, Depok, pada Selasa (2/12). Kegiatan yang menjadi proyek mata kuliah wajib ini bertujuan memperkenalkan praktik transformasi digital di rumah sakit kepada mahasiswa, generasi muda, dan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester (UAS). Ketua pelaksana (Ketuplak) Talkshow and Hospital Expo, Khaulah Aufa Nidaulkhair menjelaskan, pemahaman mengenai transformasi digital menjadi kebutuhan penting di era modern. Pengetahuan ini perlu dikuasai mahasiswa maupun masyarakat karena membawa banyak manfaat, seperti pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat berbasis data terintegrasi serta peningkatan efisiensi dalam pekerjaan. “Pemaparan materi dari Dr. Meilisa Rahmadani selaku Manager Trasformasi Digital di Rumah Sakit (RS) UI dan Hasnal Wenes selaku Chief Executive Officer (CEO) Fisiohome yang ahli pada bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam dan kerjasama yang berkelanjutan,” jelasnya. Salah satu peserta, Zahwa Salsabila menyampaikan, antusiasme peserta yang tinggi menjadi tanda meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya memahami transformasi digital. Menurutnya, pemahaman transformasi digital yang baik merupakan langkah strategis dalam memajukan sektor kesehatan Indonesia. “Melalui acara ini, mahasiswa bisa ikut serta dalam membantu seperti pengembangan aplikasi kesehatan, pemanfaatan kecerdasan buatan, riset data, dan sosialisasi di daerah terpencil sehingga efek tersebut bisa terealisasikan secara menyeluruh,” ujarnya. (Yuzka Al-Mala)
Tingkatkan Kualitas Riset, FDIKOM Dorong Mahasiswa Olah Data Kualitatif Menjadi Analisis Sistematik

Sesi diskusi pada Kelas umum International Public Lecture. Sumber. Dok. Pribadi Kelas umum International Public Lecture dengan tema “Qualitatiue Data Analyisis For Undergraduate Students: Strategy To use Field Data Into Journal Article And Undergraduate Thesis.” Pada selasa (2/12), Acara ini berlangsung di Teater Prof. H. Aqib Suminto. Dengan menghadirkan narasumber kompeten, kelas umum bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ilmiah. Moderator kelas umum, Suhendra menjelaskan, pendekatan penelitian kualitatif dinilai sangat humanis karena proses teknis yang konkret, mulai dari menemukan dan menyusun kode hingga akhirnya membentuk tema tema utama untuk kebutuhan penulisan ilmiah, baik artikel jurnal maupun skripsi. Strategi paling efektif untuk membantu mahasiswa mengolah data lapangan kualitatif adalah dengan memperkaya kualitas data, salah satunya melalui wawancara yang mendalam dan teknik probing. “Selain pengumpulan data, tahap pengolahan data juga menjadi bagian yang sangat penting. Mahasiswa diajarkan secara teknis bagaimana menyusun dan mengelompokkan kode, yang kemudian dikembangkan menjadi tema-tema pembahasan dalam bab skripsi atau bagian utama artikel ilmiah,” jelasnya. Salah satu peserta acara kuliah umum, Meisya Aini Salsabila mengungkapkan, analisis data kualitatif sangat penting karena data yang dikumpulkan tidak dituntut dalam jumlah besar, melainkan dalam kedalaman makna. Data yang diperoleh tidak hanya menjadi cerita dari narasumber, tetapi diolah menjadi bentuk analisis yang mendalam, seperti yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Kedalaman analisis yang menjadikan metode kualitatif memiliki peran krusial dalam penelitian akademik. “Dalam dunia akademik, analisis kualitatif mampu meningkatkan keterampilan menulis dan menyusun karya ilmiah secara sistematis. Sementara itu, dalam dunia kerja, kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai permasalahan secara lebih mendalam,” ungkapnya. (Nadine Fadila Azka)
Ancaman Rokok Ilegal: PPKE UB Desak Pemerintah Susun Peta Jalan IHT Multidimensi Berbasis Data

Rokok ilegal ancam industri lokal. Sumber. suara.com Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan industri legal kembali menjadi perhatian publik. Menyikapi kondisi tersebut, Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya (UB) mendorong pemerintah menetapkan langkah tegas berbasis data ilmiah untuk memutus mata rantai peredarannya. PPKE juga menilai perlunya penyusunan peta jalan industri hasil tembakau (IHT) yang lebih realistis dan multidimensi, mencakup aspek fiskal, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga perlindungan tenaga kerja. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester lima, Shaldan Hafid menyampaikan, remaja perlu memahami risiko kesehatan dari kebiasaan merokok. Nikotin dalam rokok dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak paru-paru, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, remaja disarankan mulai mengurangi, bahkan menghentikan kebiasaan merokok secara bertahap sejak dini untuk mencegah dampak jangka panjang. “Di sisi lain, pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat edukasi bahaya rokok bagi generasi muda dan menertibkan peredaran rokok ilegal di tingkat warung maupun pabrik tidak resmi. Peredaran rokok tanpa merek dan tanpa izin perlu ditekan agar tidak semakin mudah diakses oleh masyarakat, termasuk remaja,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester tiga, Abil Fada menuturkan, pemberantasan rokok ilegal perlu dibarengi dengan peninjauan harga rokok legal agar lebih terjangkau. Banyak masyarakat memilih rokok ilegal karena faktor ekonomi, mengingat harganya jauh lebih murah dan mudah ditemukan. Selain itu, promosi melalui media sosial dengan berbagai varian rasa turut menarik minat konsumen, sehingga peredarannya semakin meluas. “Sementara itu, rokok ilegal berisiko lebih berbahaya karena bahan baku, kertas, dan filternya tidak melalui pengawasan standar. Meski tampak lebih murah, dampak kesehatannya jauh lebih besar, terutama bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Karena itu, peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya rokok ilegal menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kesehatan jangka panjang,” tuturnya. (Nadine Fadila Azka)
Polemik Ranperda KTR: Kesehatan Siswa vs Pendapatan Warung Tuai Pro-Kontra

Larangan warung jual rokok di dekat sekolah tuai pro dan kontra. Sumber. periskop.id Rencana pengaturan penjualan rokok di sekitar sekolah kembali menjadi perhatian setelah muncul perbedaan pandangan di masyarakat. Pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut menyoroti sejumlah aspek, mulai dari perilaku siswa sepulang sekolah, pertimbangan kesehatan, hingga keberlangsungan pendapatan warung, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Program Studi (Prodi) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Rafly Akbar Ramadhan menuturkan, penjualan rokok di warung sekitar sekolah tetap perlu diatur ketat meski larangan itu tidak tercantum dalam Raperda KTR. Keberadaan rokok di warung dekat sekolah membuka peluang bagi sebagian siswa untuk membelinya sepulang sekolah, sehingga dapat menyeret nama sekolah dan menimbulkan kesan negatif di masyarakat. “Saya pada dasarnya tidak setuju apabila warung di sekitar sekolah tetap menjual rokok. Meskipun hanya sebagian kecil siswa yang mencoba membeli, mereka masih mengenakan seragam dan identitas sekolah sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pendidikan tersebut. Dari sisi pedagang pun tidak akan merugi, karena masih ada banyak produk lain yang dibeli siswa, seperti minuman dan makanan ringan. Justru warung berisiko mendapat stigma buruk apabila kedapatan menjual rokok kepada pelajar,” tuturnya. Salah satu pemilik warung di kawasan Sekolah Triguna Utama, Saefullah mengungkapkan, rencana pelarangan penjualan rokok sebagaimana pernah diwacanakan dalam pembahasan Ranperda KTR memang tidak layak diterapkan. Aturan tersebut hanya akan menekan warung kecil yang bergantung pada penjualan rokok, sementara jumlah siswa yang membeli rokok sebenarnya tidak signifikan. “Jika penjualan rokok dilarang, kami sebagai pedagang kecil akan kehilangan sebagian besar pemasukan karena rokok merupakan barang yang paling sering dibeli warga. Lagipula, siswa yang membeli rokok di sini sebenarnya tidak banyak, sebagian besar sudah mendapat larangan dari orang tuanya. Jadi persoalannya lebih pada pengawasan di rumah, bukan pada warung. Pemerintah justru kerap membuat aturan yang akhirnya membebani pedagang kecil.” ungkapnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Mahasiswa Soroti Banjir Sumatera: Tambang Ilegal Bukan Satu-satunya Pemicu

Salah satu wilayah yang terimbas bencana banjir besar di Sumatera. Sumber. liputan6.com Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir mengungkap sejumlah faktor pemicu, mulai dari tingginya curah hujan hingga perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas manusia. Aspek pengawasan terhadap infrastruktur dan aktivitas pertambangan ilegal turut menjadi bagian dari rangkaian penyebab yang disoroti. Peristiwa ini kembali menegaskan perlunya penanganan bencana yang lebih terpadu antara masyarakat dan pemerintah. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Program Studi (Prodi) Teknik Pertambangan, semester lima, Ferdi Ahmad Alfarizi menuturkan, polemik banjir di Sumatera tidak bisa hanya dikaitkan dengan isu tambang ilegal. Persoalan lingkungan perlu dilihat dari berbagai sisi, termasuk perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan yang tidak berizin. “Masalah ini tidak bisa langsung disalahkan pada tambang saja. Pertambangan yang resmi punya aturan dan kewajiban menjaga lingkungan. Yang harus ditindak justru tambang ilegal dan pola buang sampah sembarangan yang juga memperburuk kondisi. Pemerintah harus lebih tegas, sementara masyarakat perlu sadar bahwa tindakan kecil pun bisa berdampak pada bencana,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester tiga, Nandika Rofiul Mahbub, menyampaikan bahwa banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera terjadi akibat kombinasi faktor alam dan kelalaian manusia. Curah hujan tinggi, kebiasaan membuang sampah, penebangan pohon tanpa kontrol, serta lemahnya pengawasan infrastruktur turut memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya ditentukan cuaca, tetapi juga kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kawasan rawan bencana. “Penyebabnya bukan semata cuaca, tapi juga kelalaian manusia dan kurangnya pengecekan infrastruktur. Ke depan, masyarakat perlu lebih peduli pada lingkungan, sementara pemerintah harus rutin memeriksa kelayakan jembatan dan fasilitas lain agar tidak menimbulkan risiko lebih besar saat bencana terjadi,” tuturnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Singkap Praktik Penculikan Wartawan, Formaci dan Dema FU Gelar Nobar Film ‘Seribu Payung Hitam’

Diskusi bersama produser film Seribu Payung Hitam. Sumber. Dok. Pribadi Pada Jumat (28/11), Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Ushuluddin (FU) UIN Jakarta menggelar nonton bersama film Seribu Payung Hitam dan Sisanya Rindu (One Thousand Black Umbrellas) di Teater Lantai Empat FU. Film yang diproduseri Erwin Arnada itu mengangkat isu politik sekaligus menyingkap kembali praktik penculikan wartawan yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Salah satu peserta nonton bareng, Fitri Aditya Putri menyampaikan, film ini memberikan kesan kuat karena mampu mendorong masyarakat lebih peduli terhadap isu kemanusiaan. Tayangan itu juga memunculkan keberanian untuk menyuarakan berbagai keresahan terkait kebijakan yang berpotensi merugikan banyak orang. “Kita sebagai mahasiswa punya peran besar untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan membantu mencari jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Dari film ini, rasa peduli terhadap sesama semakin terasa, dan itu menjadi dorongan bagi kita untuk terus memperjuangkan hak-hak kemanusiaan,” ujarnya. Produser film Seribu Payung Hitam dan Sisanya Rindu, Erwin Arnada menjelaskan, film ini sempat diajukan untuk tayang di bioskop, namun tidak mendapat izin karena memuat isu politik yang sensitif, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan persoalan kemanusiaan. Kondisi tersebut membuat film ini akhirnya diputar di berbagai kampus sebagai ruang alternatif untuk membuka diskusi publik yang lebih luas. “Dalam film ini turut diangkat peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah, yakni kasus penculikan yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai wartawan sebelum kemudian membawa warga secara paksa. Kisah ini dihadirkan sebagai ajakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kasus dan isu kemanusiaan yang masih terjadi hingga kini,” jelasnya. (Nayla Putri Kamila)
Kisah Inspiratif Muhammad Dzaky, Membangun PT Chickup sebagai Solusi Industri Unggas Modern

Muhammad Dzaky Rahullah Al-Ghazi Abdullah, perintis PT Anupra Agri Nusantara. Sumber. Dok. Pribadi Muhammad Dzaky Rahullah Al-Ghazi Abdullah, atau yang akrab disapa Dzaky, adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Program Studi (Prodi) Teknik Informatika (TI) UIN Jakarta yang berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan dan dedikasinya membangun perusahaan rintisan di bidang poultry bernama PT Anupra Agri Nusantara (Chickup). Lahir di Surakarta pada 14 Oktober 2004 dan kini berdomisili di Depok, Jawa Barat, ia menekuni sektor yang jarang diminati generasi muda. Motivasi utamanya dalam mendirikan dan memimpin Chickup adalah keinginan menghidupkan kembali industri komoditas unggas. Baginya, pilihan ini bukan kebetulan, melainkan panggilan untuk memberi dampak nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Selain itu, ia ingin menghadirkan perspektif baru bahwa industri perunggasan tidak harus identik dengan cara kerja tradisional. Dzaky berharap generasi muda bisa melihat bahwa sektor ini dapat dikelola secara modern, mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat. “Lonjakan permintaan terhadap protein unggas dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan betapa pentingnya sektor perunggasan. Kenaikan kebutuhan ini juga didorong oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membuat konsumsi ayam dan produk unggas melonjak signifikan. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa industri ayam masih memegang peranan penting dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia,” ujarnya. Seperti banyak organisasi atau bisnis lain, perjalanan Dzaky membangun Chickup tidak selalu mulus. Tantangan terbesar datang dari dinamika lapangan yang sulit diprediksi, mulai dari fluktuasi harga ayam, tingginya biaya pakan, hingga kompetisi harga antar pelaku usaha. Ia mengatasinya dengan memperkuat kemitraan bersama peternak lokal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Selain itu, Dzaky menekankan pentingnya kualitas serta pengalaman pelanggan untuk membangun kepercayaan konsumen. Strategi inilah yang membuat Chickup mampu bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Dari seluruh perjalanan yang ia jalani, momen ketika Chickup pertama kali dibangun menjadi bagian yang paling berkesan. Dzaky menggambarkan masa itu sebagai periode penuh dinamika emosional. Pada saat pasar terpuruk dan harga ayam anjlok jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), banyak pelaku usaha dan peternak menghadapi tekanan finansial yang berat. Dari situ, tekad untuk menghadirkan solusi muncul dan menjadi langkah awal berdirinya Chickup. “Oleh karena itu masa depan perekonomian Indonesia bergantung pada langkah kita sebagai generasi muda. Penting bagi setiap individu untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya di bidang masing-masing. Investasi paling berharga bukanlah harta atau barang, melainkan kemampuan diri, ilmu pengetahuan, dan dampak nyata yang bisa diberikan untuk orang lain,” pungkasnya. (Yuzka Al-Mala)
Bahas Kontribusi Indonesia dalam Resolusi Konflik Global, UIN Jakarta Sukses Gelar Seminar

Sesi foto bersama jajaran rektorat, Menteri Agama, dan para narasumber dalam Seminar Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution di Auditorium Harun Nasution. Sumber. Dok. pribadi UIN Jakarta sukses menyelenggarakan seminar bertajuk “Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution” di Auditorium Harun Nasution, pada Kamis (27/11). Seminar ini membahas kontribusi Indonesia dalam perdamaian global dan dinamika penyelesaian konflik kontemporer, serta menghadirkan tokoh nasional dan internasional, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Salah satu peserta seminar , Aqilah Qurrotulaini menyampaikan, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Ketika berbagai konflik terus terjadi di luar negeri, Indonesia tetap mampu mempertahankan stabilitas dan atmosfer damai, sehingga membuka ruang bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam dinamika konflik global beserta langkah penyelesaiannya. “Sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi pelopor dalam mengakui dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi pondasi awal dalam menjaga perdamaian. Dari lingkungan kampus, sikap toleran dan dialog yang terbuka dapat menjadi kontribusi kecil namun penting bagi terciptanya perdamaian global,” ujarnya. Menteri Agama, Nasaruddin Umar menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk mengartikulasikan berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait isu geopolitik internasional. Proses tersebut dinilai mendesak, terutama karena sejumlah negara mulai menunjukkan penolakan terhadap gagasan yang disampaikan Presiden. “Dalam konteks inilah UIN Jakarta diposisikan sebagai kampus strategis dalam merumuskan pemikiran produktif yang akan diteruskan kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Perguruan tinggi di bawah Kemenag juga diharapkan mampu mencetak cendekiawan, sehingga ilmu yang mereka peroleh dan praktikkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun dunia,” jelasnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Siapkan Pendirian Ditjen Pesantren, Kemenag RI-UIN Jakarta Gelar Halaqah

Sesi diskusi bersama pimpinan-pimpinan pondok pesantren tentang pemberdayaan pesantren. Sumber. Dok. Pribadi Pada Kamis (27/11), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) bersama UIN Jakarta menggelar Halaqah Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag RI. Acara yang berlangsung di Auditorium Harun Nasution ini mengangkat tema “Pesantren: Ekoteologi dan Kemandirian Ekonomi Umat,” menghadirkan sejumlah tokoh penting untuk membahas isu kemandirian ekonomi dan ekologi, sekaligus merumuskan langkah strategis bagi penguatan peran pesantren di tingkat nasional. Sekretaris Pelaksana Halaqah Penguatan Kelembagaan, Deden Mauli Darajat menjelaskan, pendirian direktorat jenderal baru patut diapresiasi karena mempertegas kehadiran negara dalam mendukung perkembangan pesantren. Pesantren dipandang sebagai sistem pendidikan 24 jam terbaik yang telah hadir jauh sebelum kemerdekaan dan tetap konsisten dalam membentuk karakter masyarakat. “Banyak pesantren sejak lama telah menerapkan prinsip ramah lingkungan atau green pesantren. Karena itu, kampanye green penting untuk diperluas, sebagai ajakan kolektif agar seluruh pihak dapat berkontribusi dalam memperkuat komitmen keberlanjutan dan ekoteologi di lingkungan pesantren,” jelasnya. Salah satu peserta Halaqah Penguatan Kelembagaan, Lola Syaidatul Zulha menyampaikan, isu lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, terutama terkait pengelolaan sampah dan limbah air yang masih belum optimal. Kondisi ini memerlukan upaya yang lebih terorganisir agar pesantren mampu menjaga keberlanjutan lingkungan secara konsisten. “Pembentukan mindset bisnis di lingkungan pesantren membutuhkan prinsip yang jelas sebagai sarana pemberdayaan, termasuk struktur organisasi yang tertata. Mengingat fokus utama pesantren adalah pendalaman agama, tantangan duniawi yang dihadapi menuntut adanya pedoman yang kuat agar setiap aktivitas berjalan selaras dengan nilai-nilai pesantren,” ujarnya. (Safia Salsabila Putri)