Kementerian PKP pastikan distribusi tepat sasaran dan bebas pungutan. sumber. pkp.go.id
Pada Kamis (11/6), Direktorat Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), membuka pengurusan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat untuk akses hunian layak. Selain itu, guna mempermudah prosedur pengusulan agar manfaat bantuan renovasi rumah dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester empat, Khalishah Izzah Arrayya menyatakan, adanya risiko administratif yang perlu diawasi pemerintah. Sehingga, kebijakan ini tidak berpotensi memicu munculnya data ganda, serta pilih kasih dalam penyaluran bantuan di lapangan.
“Pemerintah harus bertindak lebih tegas dengan memperketat proses verifikasi dan meningkatkan fungsi pengawasan secara berkala. Maka, penyaluran bantuan akan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Kimia, semester empat, Rafi Allamsyach menuturkan, pengusulan BSPS kepada berbagai pihak sebagai peluang positif untuk memperluas jangkauan manfaat bantuan. Maka, masyarakat di tingkat lokal menjadi kunci agar distribusi bantuan hunian berjalan lebih merata.
“Distribusi bantuan akan lebih efektif, karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi di lingkungan sekitarnya. Sehingga potensi salah sasaran bisa diminimalisir secara signifikan dan proses perbaikan rumah warga bisa lebih terakselerasi dengan baik,” tuturnya.
(Selgy Deswita Isnaini)
