Gibran melakukan pengunduran diri dari jabatan Wapres Indonesia. sumber. news.espos.id
Wakil Presiden (Wapres), pada Senin (9/11), Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatannya dan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dilakukan guna membuktikan keabsahan dokumen persyaratannya, sekaligus memantik perdebatan terkait kedisiplinan administrasi dan hak konstitusional warga negara.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), semester lima, Ahmad Zakiya Najahi mengungkapkan, kelalaian verifikasi berkas pencalonan, merupakan kesalahan fatal. Hal ini mencederai kepercayaan publik dan menunjukkan adanya standar ganda birokrasi antara pemimpin negara dan masyarakat awam.
“Dalam hal ini, kritik yang ingin dilakukan cukup sulit karena sifatnya politis dan sarat kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan aturan administrasi pencalonan lebih diperketat, sebab kita sebagai rakyat semestinya ikut mengawal iklim demokrasi yang sedang berjalan,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester tiga, Litvinenko Rafsya Al Ghifari menuturkan, setiap individu memiliki hak mutlak untuk membela diri. Selain itu, wacana pemakzulan di parlemen tetap sah, karena dilandasi putusan peradilan sebelumnya.
“Wapres memiliki hak konstitusional untuk membela diri. Namun, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final. Oleh karena itu, hal ini sudah menjadi syarat mutlak bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pemakzulan,” tuturnya.
(Muhammad Raffa Al Farezzy)
