BAKOM cegah risiko penyebaran disinformasi terhadap program pemerintah. sumber. rri.co.id
Pada Rabu (11/11), Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) menyoroti maraknya penyebaran disinformasi dan kebencian terhadap program pemerintah di ruang digital. Kondisi ini menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), semester lima, Muhammad Dhyaf Dzaral Ghifari menuturkan, pemerintah dapat menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat, apabila mampu menyampaikan informasi secara jelas.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, karena masyarakat punya peran besar dalam penyebaran informasi yang berkembang luas. Sebelum membagikan sesuatu, kita perlu memeriksa sumber dan kebenarannya terlebih dahulu,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester lima, Ersa Ghaidsa mengungkapkan, penyebab disinformasi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Selain adanya pihak yang sengaja menyebarkan informasi keliru, pemerintah perlu mengevaluasi keterbukaan informasi.
“Maka, pemerintah harus memastikan program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar batasan antara kritik dan disinformasi, masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
(Selgy Deswita Isnaini)
