
Kemendes PDT lakukan digitalisasi, guna cegah praktik gratifikasi. sumber. humas.kemendes.co
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), pada Rabu (11/11), perkuat sistem pelayanan publik melalui digitalisasi untuk mencegah praktik gratifikasi. Langkah ini didukung oleh pengembangan mekanisme pelaporan atau whistleblower, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, modern, dan bebas dari korupsi.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tiga, Kesya Alifa Zahra mengungkapkan, transformasi digital sangat esensial, karena meminimalisir interaksi tatap muka yang menjadi celah gratifikasi.
“Inovasi ini memberi optimisme baru bagi kita, karena pemerintahan yang bersih akan berdampak pada percepatan pembangunan desa. Apalagi dengan adanya sistem whistleblower, masyarakat diberi ruang untuk ikut mengawasi secara aktif, sehingga anggaran desa tepat sasaran,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Kimia, semester tiga, Imam Febriansyah menuturkan, pemerintah perlu bersikap realistis dalam mengimplementasikan sistem digital ini. Maka, perlunya survei lapangan dan sosialisasi terlebih dahulu, agar program ini tidak berakhir sia-sia di daerah dengan infrastruktur minim.
“Walaupun kita sudah membangun infrastruktur, tetapi jika belum ada sosialisasi kepada masyarakat, maka akan menjadi percuma. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan sistem keamanannya, agar laporan dapat divalidasi dan identitas pelapor terjamin perlindungannya,” tuturnya.
(Muhammad Raffa Al Farezzy)





