sumber.
Balamuda, sejak Agustus hingga Oktober ini, berita terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan masih terus menjadi perbincangan. Meski telah berlangsung selama berbulan-bulan, kebakaran belum sepenuhnya mereda dan terus menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia maupun negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Persoalan ini bukan sekadar hutan yang terbakar, melainkan kualitas udara, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, hingga hubungan antarnegara di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah kabut asap yang mengancam kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, balita, dan bayi. Partikel halus yang terkandung dalam asap, dapat masuk ke saluran pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mencatat 283.270 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkaitan dengan kabut asap karhutla.
Di sisi lain, karhutla meninggalkan kerusakan ekologis yang dampaknya berjangka panjang. Hutan yang terbakar kehilangan vegetasi, sementara satwa liar harus menghadapi kerusakan habitat dan keterbatasan sumber makanan. Kebakaran di lahan gambut bahkan lebih sulit ditangani, karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan bertahan meskipun bagian atasnya telah dipadamkan. Kondisi kekeringan yang berkaitan dengan fenomena El Nino juga meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah.
Dampak kabut asap tidak berhenti di wilayah Indonesia, Balamuda, tetapi turut menjadi persoalan lintas batas. Sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina, ikut terdampak oleh penyebaran asap. Kondisi kualitas udara yang memburuk memunculkan kekhawatiran masyarakat dan mendorong perhatian pemerintah yang membutuhkan upaya lebih luas karena dampaknya melampaui batas geografis suatu negara.
Dalam Persidangan Dewan Rakyat, pada Selasa (13/10), anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendesak ASEAN untuk menyampaikan protes diplomatik kepada Indonesia terkait kabut asap. Sementara itu, data satelit National Aeronautics and Space Administration (NASA) mendeteksi sebaran karbon monoksida di sejumlah wilayah Indonesia. Temuan ini menjadi pengingat, kebakaran hutan menghasilkan emisi yang mencemari udara dan memperbesar risiko lingkungan, sehingga membutuhkan penanganan yang terkoordinasi.
Tekanan terhadap penanganan karhutla juga muncul melalui langkah Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA). Lembaga itu dikabarkan akan menerbitkan surat peringatan kepada perusahaan di Indonesia yang diduga berkontribusi terhadap kabut asap. Perusahaan terkait diminta mengambil langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran di lahan yang dimiliki atau ditempatinya, serta menyampaikan rencana tindakan kepada NEA.
Nah, Balamuda, persoalan karhutla semakin kompleks ketika muncul dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, pada Jumat (16/10), dalam perkara yang melibatkan adik kepala BNPB sebagai tersangka. Rangkaian persoalan ini membuktikan penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman api, yaitu pencegahan yang konsisten, pemulihan lingkungan, penegakan hukum, dan pengawasan dana bencana. Sebab, dampaknya bukan hanya dirasakan saat ini, tetapi berpotensi mengancam kualitas hidup generasi mendatang.
(Shakila Najla Azzahra Ramadhani)
