Press conference dugaan penyadapan terhadap Presiden Indonesia. sumber. radarbontang.com
Pada Selasa (3/11), Presiden Prabowo Subianto diketahui menjadi salah satu korban dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan privasi masyarakat, serta mempertanyakan pengawasan penggunaan teknologi penyadapan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester tujuh, Alya Navila Putri menututurkan, sistem keamanan masih memiliki celah yang dapat membahayakan masyarakat luas, sehingga pemerintah perlu segera melakukan pembenahan.
“Meski teknologi penyadapan dapat membantu mengungkap tindak kejahatan, penggunaannya tetap harus diawasi dengan ketat. Maka, hal ini tidak akan menjadi alasan siapapun untuk melanggar privasi masyarakat,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Pidana Islam (HPI), semester tiga, Sandi Muhamad Jalaludin mengungkapkan, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi, menetapkan batasan prosedural, dan membentuk badan pengawas independen.
“Maka, perlu adanya penguatan perlindungan data pribadi dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang harus diberi sanksi, tanpa memandang jabatan maupun pangkatnya”, ungkapnya.
(Selgy Deswita Isnaini)
