Diskusi publik digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, pada Jumat (8/5). Bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi” di Aula Student Center (SC), untuk memprotes komersialisasi pendidikan. Para aktivis mahasiswa mengajak kritis mempertanyakan posisi mereka di kampus, guna membangkitkan kesadaran dalam mengawal hak konstitusional pendidikan.
Pakar Komunikasi Universitas Bandar Lampung, Dudi Iskandar mengungkapkan, negara seharusnya memberi subsidi penuh terhadap dana pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar akses sekolah dan kuliah bisa dinikmati masyarakat secara gratis.
“Mahalnya biaya pendidikan berisiko menciptakan rakyat yang akan merasa dikhianati negara dan pada akhirnya, memicu sikap apatis hingga keengganan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak karena merasa hak dasar mereka untuk cerdas tidak lagi dijamin,” ungkapnya.
Ketua Umum DEMA FDIKOM, Zidan Ramdani menjelaskan, pemilihan tema diskusi mengenai pendidikan dilatarbelakangi oleh maraknya keluhan mahasiswa baru terkait beratnya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta ketidakpuasan terhadap minimnya pemenuhan hak fasilitas dan jaminan keamanan di lingkungan kampus.
“Kami melihat adanya urgensi saat banyak mahasiswa harus berjuang keras melakukan negosiasi UKT hanya untuk bisa kuliah, sehingga kampus harus segera berbenah untuk lebih memanusiakan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, bukan sumber pendapatan,” jelasnya.
(Shakila Najla Azzahra Ramadhani)
