China –Thailand Kian Agresif, Industri Halal RI Terancam Tertinggal
Indonesia jadi pusat Dewan Halal Internasional. Sumber. bjpjh.halal.go.id Ketika Indonesia ditetapkan sebagai pusat Dewan Halal Internasional, pelaku usaha mulai diingatkan pada ketatnya persaingan global. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menilai prinsip dan produk halal kini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, terbukti dari langkah cepat China dan Thailand yang sudah lebih dulu memperluas produksi, memperoleh sertifikasi, dan menembus pasar Makkah serta Madinah. Kondisi ini dinilai dapat mengancam posisi Indonesia jika peningkatan kapasitas produksi dan penguatan standar kualitas tidak segera dilakukan. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional (HI), semester tiga, Khalisa Nur Rahima menuturkan, China dan Thailand mulai menunjukkan langkah agresif dalam membangun industri halal mereka. Kedua negara tersebut menambah kapasitas produksi, mempercepat sertifikasi, serta memperluas distribusi ke berbagai pasar strategis. Produk halal dari China dan Thailand bahkan telah beredar di Makkah dan Madinah, menandakan ekspansi yang semakin kuat dan terarah. “Di sisi lain, pelaku usaha Indonesia belum bergerak secepat para pesaing regionalnya. Proses produksi yang belum efisien dan sertifikasi yang masih memakan waktu membuat posisi Indonesia berpotensi tertinggal, meski telah ditetapkan sebagai pusat dewan halal internasional. Tanpa penguatan daya saing dan percepatan adaptasi standar global, pengusaha lokal dikhawatirkan kesulitan menghadapi tekanan di pasar halal dunia,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), semester tiga, Khansa Khalisa Haura menyampaikan, pergerakan cepat China dan Thailand dalam industri halal perlu menjadi alarm bagi pelaku usaha Indonesia. Produk halal dari kedua negara tersebut telah mampu menembus pasar strategis seperti Makkah dan Madinah, menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi kompetisi global. Situasi ini dipandang sebagai tanda bahwa pengusaha lokal harus mulai meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat strategi agar tidak kalah bersaing. “Di sisi lain, penunjukan Indonesia sebagai pusat dewan halal internasional merupakan peluang besar untuk mendorong industri halal dalam negeri menjadi lebih terstruktur. Momentum ini dapat dimanfaatkan melalui percepatan sertifikasi, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan standar yang mampu bersaing di tingkat global. Peluang tersebut hanya akan memberi dampak signifikan apabila pelaku usaha lokal bergerak lebih cepat dan responsif terhadap dinamika industri halal yang terus berkembang,” ujarnya. (Fayruz Zalfa Zahira)
Memecah Batas: Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York
Zohran Mamdani Resmi Menjadi Wali Kota Muslim Pertama di New York. Sumber. cnbcindonesia Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York menuai kontroversi di tingkat nasional. Meski mencatat sejarah sebagai imigran dan Muslim pertama yang memimpin kota tersebut, pemerintah pusat justru menuding Mamdani berhaluan komunis dan menuntut pencabutan kewarganegaraannya. Di tengah polemik ini, publik terbelah antara yang menilai langkah pemerintah sebagai bentuk diskriminasi dan yang menganggapnya sebagai upaya menjaga stabilitas politik nasional. Mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI), jurusan Dirasat Islamiyah, semester lima, Ananda Bintang Kelana mengungkapkan, terpilihnya Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York merupakan suatu fenomena yang mengejutkan, terutama bagi pemerintah pusat Amerika yang memiliki perbedaan identitas dan pandangan politik dengan dirinya. Hal ini menyebabkan para pengecam dari pemerintah pusat berupaya untuk menghentikan jabatannya. “Sebagai Wali Kota Muslim pertama di New York, wajar kalau pemerintah pusat Amerika khawatir jika nantinya banyak kebijakan yang tidak sejalan. Akan tetapi, kalau sampai dituduh komunis dan diminta dicabut kewarganegaraannya, hal itu sangat berlebihan dan mencerminkan masih adanya bias terhadap pemimpin dari kalangan minoritas,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Muhammad Adzka Ramadhan mengatakan, kemenangan Zohran Mamdani menunjukkan perubahan besar dalam politik New York. Momen ini juga menjadi sejarah baru bagi New York yang dikenal sebagai kota imigran, yang kini dipimpin oleh seorang imigran Muslim. “Kemenangan Zohran Mamdani harus dapat memberi harapan dan rasa keterwakilan yang kuat bagi masyarakat imigran di kota New York. Tidak hanya itu, kebijakan sosial dan ekonomi yang dijalankan juga perlu memperhatikan masyarakat non-imigran agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersama,” ujarnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Tingginya Minat Bahasa Jepang di Indonesia: Peluang Karier dan Diplomasi Budaya Kian Terbuka
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang. Sumber. kapanjepang.com Berdasarkan survei terbaru dari Japan Foundation, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia. Pencapaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat Indonesia, mulai dari pelajar hingga kalangan profesional, dalam mempelajari bahasa Jepang. Fakta tersebut menegaskan eratnya hubungan budaya dan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, serta menjadi pertanda positif bagi penguatan kerja sama kedua negara pada masa mendatang. Languange Department sekaligus penanggung jawab Japanese Club, Muhammad Alfin Hafidz menjelaskan, selain berfokus pada visi dan misi pembelajaran bahasa asing, klub ini juga memiliki tujuan penting untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada para anggotanya. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong keterlibatan langsung anggota dalam acara bernuansa Jepang. “Keterampilan berbahasa asing memiliki dampak yang luas, sebagaimana terlihat dari seorang pendakwah di Jepang yang menggunakan kemampuan bahasanya untuk menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa Jepang. Anggota UKM FLAT yang telah mahir berbahasa akan diberi kesempatan untuk mengajar anggota lainnya, sebagai bentuk penerapan ilmu sekaligus memperluas manfaat pembelajaran dalam komunitas,” jelasnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), semester tiga, Sayyid Miftahul Ulum menuturkan, fungsi mendasar bahasa adalah sebagai media penyampai pesan. Bahasa Jepang yang dipelajari tidak hanya sebatas teori, tetapi perlu dipraktikkan sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Melalui interaksi tersebut, diharapkan terjalin hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Jepang, terutama dalam bidang pertukaran budaya. “Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesadaran antarbangsa agar saling memperkenalkan budayanya. Peluang karier pun terbuka lebar bagi masyarakat Indonesia, karena karakter rajin, ulet, dan pekerja keras yang dimiliki dapat menjadi modal penting untuk bersaing dan meraih kesempatan di tingkat internasional,” tuturnya. (Safia Salsabila Putri)
Kolaborasi Indonesia-Jepang: Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Targetkan Wisatawan Mancanegara
Indonesia dan Jepang menjalin kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menargetkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. wartabhineka.com Perusahaan perjalanan terkemuka asal Jepang resmi menggandeng jaringan hotel ternama Indonesia, Discovery Hotels & Resorts, untuk memperkuat sektor pariwisata Tanah Air. Kerja sama tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan hotel, promosi destinasi unggulan, hingga pengembangan atraksi budaya berbasis alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan memperluas jaringan pariwisata berstandar internasional di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Perbandingan Mazhab (PMH), semester tujuh, Ananda Salsabila mengungkapkan, kolaborasi yang diwujudkan melalui penyajian pengalaman wisata dengan menampilkan kekayaan budaya, warisan seni, serta keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan dampak positif bagi berbagai sektor. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata yang terus berkembang. “Upaya memperkenalkan seluruh wilayah serta potensi pariwisata Indonesia, baik yang sudah populer maupun yang belum banyak dikenal, diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, langkah tersebut turut memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan yang menawarkan keunikan budaya dan keindahan alam yang beragam di kancah internasional,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Surya Ari Saputra mengatakan, kerja sama antara kedua pihak membuka peluang baru bagi keberlanjutan sektor pariwisata di Indonesia. Kemajuan Jepang di berbagai bidang dapat menjadi cerminan positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan industri wisata di Tanah Air. “Melalui penerapan standar operasional yang baik serta inovasi berkelanjutan, diharapkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia semakin meningkat. Langkah ini tidak hanya memperkuat daya saing pariwisata nasional, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia agar lebih dikenal di kancah global,” ucapnya. (Yuzka Al-Mala)
Wujudkan Kawasan Bebas Narkoba, BNN Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Singapura
BNN RI dan CNB Singapura jalin keja sama untuk wujudkan kawasan bebas narkoba. Sumber. bnn.go.id Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memperkuat kerja sama bilateral dengan Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura guna menghadapi ancaman narkotika lintas negara. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung poin ketujuh Astacita Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan narkotika, sekaligus mencerminkan komitmen kedua negara dalam mewujudkan kawasan bebas narkoba. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Keluarga (HK), semester lima, Rumaisya menyampaikan, kolaborasi antarnegara ASEAN dalam bertukar data dan informasi intelijen terkait jalur penyelundupan narkotika dapat membuat upaya penegakan hukum di kawasan menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Pertukaran informasi tersebut tidak hanya mempersempit ruang gerak sindikat narkotika lintas negara, tetapi juga memperkuat sistem deteksi dini serta meningkatkan kemampuan respons terhadap ancaman yang terus berkembang. “Kolaborasi lintas lembaga seperti BNN dengan mitra regionalnya mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Kerja sama semacam ini menjadi bukti bahwa upaya internasional memiliki kontribusi nyata bagi keamanan dan stabilitas kawasan, sekaligus mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menumbuhkan kepedulian terhadap isu-isu global seperti kejahatan narkotika,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) semester tiga, Ghaisani Awallya Ramadhanty menuturkan, keaktifan Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional mencerminkan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap permasalahan narkotika di dalam negeri. Langkah tersebut juga menegaskan sikap tegas Indonesia dalam memberantas narkoba serta menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan melalui kerja sama lintas negara. “Peran mahasiswa turut menjadi bagian penting dalam mendukung upaya ini. Melalui kegiatan kreatif seperti lomba poster kampanye Kampus Bebas Narkoba atau aksi sosial yang menumbuhkan kesadaran akan bahaya narkotika, mahasiswa dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya BNN memperluas kerja sama internasional perlu diimbangi dengan partisipasi generasi muda yang menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba dan mengedukasi lingkungan sekitarnya untuk bersama mewujudkan masyarakat bebas narkoba,” tuturnya. (Nadine Fadila Azka)
Sederhanakan Prosedur, Kebijakan Baru Arab Saudi Perluas Akses Umrah bagi Jamaah Global
Kebijakan baru Arab Saudi menyederhanakan prosedur visa untuk memperluas akses umrah bagi jamaah global. Sumber. bloombergtechnoz.com Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menetapkan kebijakan baru yang memperbolehkan pemegang semua jenis visa untuk melaksanakan ibadah umrah selama berada di wilayah Kerajaan. Kebijakan ini bertujuan mempermudah umat Muslim dalam menunaikan ibadah dengan menyederhanakan prosedur administrasi serta memperluas akses bagi jamaah dari berbagai negara. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki visa kunjungan pribadi dan keluarga, visa turis elektronik, visa transit, maupun visa kerja kini dapat langsung melaksanakan ibadah umrah tanpa harus mengurus visa khusus umrah terlebih dahulu. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester tiga, Abil Fada menuturkan, kebijakan tersebut memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan ibadah umrah. Selama ini, proses keberangkatan kerap memakan waktu lama akibat prosedur administratif yang rumit dan keterbatasan kuota dari masing-masing negara. Dengan adanya kebijakan baru, proses perizinan dan pelaksanaan umrah diharapkan menjadi lebih cepat, teratur, serta mudah diakses oleh jamaah dari berbagai belahan dunia. “Selain mempermudah jamaah, kebijakan ini juga mendorong pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota umrah bagi setiap negara melalui sistem yang lebih transparan dan berbasis pada persentase penggunaan kuota. Mekanisme ini memastikan hanya visa yang telah diizinkan pemerintah Arab Saudi yang dapat digunakan untuk memasuki wilayah Kerajaan dan menunaikan ibadah umrah dengan tertib dan aman,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Matematika, semester tiga, Najwa Kamellia Syahgita mengatakan, kebijakan pemerintah Arab Saudi berperan penting dalam memperlancar komunikasi selama pelaksanaan ibadah umrah. Kebijakan tersebut membantu jamaah memahami tata cara ibadah yang benar serta berinteraksi dengan masyarakat setempat secara lebih mudah dan nyaman. Selain mempermudah pelaksanaan ibadah, langkah ini juga menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam memperluas akses ibadah bagi umat Muslim dari berbagai negara. “Upaya ini turut mempererat hubungan antarnegara Muslim melalui peningkatan kerja sama di bidang keagamaan, mulai dari penyediaan layanan yang ramah, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, hingga sistem pelayanan yang lebih efisien dan inklusif. Dengan adanya kebijakan ini, jamaah diharapkan dapat beribadah dengan khusyuk tanpa terkendala masalah komunikasi maupun administrasi, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tingkat global,” ucapnya. (Nadine Fadila Azka)
Perkuat Logistik Global dan Akses Ekspor UMKM, Komdigi Resmi Gabung Dewan UPU 2025-2029
Delegasi Komdigi RI bergabung dengan Dewan UPU 2025-2029 untuk memperkuat logistik global dan akses ekspor UMKM. Sumber. djed.komdigi.go.id Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi bergabung dengan Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) Universal Postal Union (UPU) periode 2025-2029. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem pos dan logistik Indonesia di tingkat internasional, membuka akses bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke pasar global, serta meningkatkan daya saing sektor logistik di era digital. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester lima, Primandha Rachma menuturkan, bergabungnya Indonesia dengan UPU membawa sejumlah manfaat nyata. Langkah ini membuka peluang ekspor produk UMKM ke pasar internasional, sekaligus memperkuat layanan keuangan pos dan logistik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan kualitas pengiriman internasional. “Selain itu, inovasi di era digital, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan platform e-commerce, semakin mempermudah akses masyarakat ke layanan pos dan perdagangan global. Kemudahan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester lima, Shaldan Hafid menyampaikan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program ini berpotensi menjadikannya lebih modern, mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu berinovasi secara berkelanjutan. Upaya ini dipandang dapat membawa dampak positif bagi perkembangan negara ke depannya. “Langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi sistem logistik Indonesia, sehingga mampu bersaing di kancah global sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Integrasi inovasi dan kolaborasi ini diyakini akan memperkuat daya saing dan efisiensi layanan logistik di era modern,” ujarnya. (Yuzka Al-Mala)
Perkuat Hubungan Bilateral, Wakil Ketua MPR Jajaki Kolaborasi Pendidikan dan Beasiswa dengan Tiongkok
kunjungan strategis Wakil ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono ke Beijing, Tiongkok. Sumber. tvonenews.com Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Edhie Baskoro Yudhoyono, melakukan kunjungan strategis ke Beijing, Tiongkok, untuk menjajaki kolaborasi pendidikan dan kebudayaan. Pertemuan dengan Rektor Beijing Language and Culture University (BLCU), Duan Peng, difokuskan pada program beasiswa dan pertukaran budaya, dengan tujuan memperkuat fondasi hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok melalui pendidikan, riset, dan pertukaran budaya. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Ilmu Hadis, semester tujuh, Mujizaturrohmah menyampaikan, pertukaran pelajar dan budaya ke Tiongkok merupakan peluang emas untuk mengatasi kekurangan pendidikan di Indonesia. Negeri China dipandang strategis untuk memperluas relasi mahasiswa dalam mencari pengalaman pendidikan di luar negeri. “Kurangnya jaringan di dalam negeri telah memengaruhi dan menurunkan mutu pendidikan nasional. Langkah pertukaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangkitkan semangat belajar para pelajar antarnegara, sehingga tercipta kolaborasi pendidikan yang lebih baik,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Tiara Novia Syafitri mengungkapkan, pendidikan di luar negeri, khususnya di Tiongkok, menawarkan kualitas yang lebih mendukung, terutama dalam hal prioritas masuk perguruan tinggi bagi siswanya. Program ini memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan dari negara maju, yang sangat bermanfaat bagi pelajar Indonesia. “Diharapkan program beasiswa ini menjadi kesempatan emas untuk memperluas wawasan pelajar secara lebih terbuka dan mendalam. Saat kembali ke Indonesia, bekal ilmu dan pengalaman dari Tiongkok dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di tanah air,” ungkapnya. (Yuzka Al-Mala)
Perkuat Hubungan Bilateral, Indonesia dan Arab Saudi Kolaborasi di Sektor Hijau dan Pendidikan
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Nasaruddin Umar. Sumber. merdeka.com Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi dalam bidang energi terbarukan dan pendidikan sebagai bagian dari strategi menuju masa depan yang lebih hijau dan inovatif. Kesepakatan ini mencakup pertukaran pelajar dan beasiswa serta kolaborasi dalam penelitian untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperkuat kapasitas akademik kedua negara. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Fisika, semester tujuh, Litha Ayu Shavira menyampaikan, kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Arab Saudi di sektor pendidikan dinilai sebagai langkah strategis. Pendidikan dipandang sebagai pondasi utama yang harus dimiliki setiap individu untuk menghadapi tantangan masa depan. “Melalui kolaborasi dalam aspek pengajaran, kurikulum, hingga metode pembelajaran, kerja sama ini diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), semester tiga, Wahyu Alwyan menuturkan, kerja sama yang dilakukan Menteri Agama tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, manajemen haji dan umroh, serta sektor lainnya. Inisiatif ini dinilai membawa manfaat besar bagi Indonesia, baik dari sisi hubungan bilateral, pertumbuhan ekonomi, maupun pelaksanaan ibadah haji dan umroh. “Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kepatuhan dalam mengikuti program-program yang dicanangkan, diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor pembangunan nasional. Langkah kecil dari setiap individu dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju pada tahun 2045 mendatang,” tuturnya. (Yuzka Al-Mala)
Langkah Revolusioner China: AI Jadi Kunci Pengembangan Energi Hijau
China dorong integrasi AI dalam sektor energi hijau. Sumber. trt.global Pemerintah China mengumumkan rencana integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sektor energi, pada Selasa (10/9) sebagai upaya mendorong transisi menuju energi hijau. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan implementasi bertahap dan pengawasan ketat. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik semester tiga, Muhammad Rafli Ramadhan menyampaikan, penggunaan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan pro dan kontra karena berpotensi menghambat proses pertumbuhan mahasiswa. Meski begitu, perkembangan AI di bidang energi dinilai mampu mendukung berbagai aktivitas asalkan penggunaannya dikontrol dan dimanfaatkan secara optimal agar sifat alami kehidupan manusia tetap terjaga. “Pemanfaatan AI sebaiknya dilakukan secara bijak agar manusia tidak kehilangan kemampuan alaminya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga dianggap penting untuk memastikan perkembangan teknologi tetap selaras dengan kebutuhan manusia,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester tujuh, Mutia Dara mengungkapkan, penggunaan AI di bidang energi memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor dan mendukung aktivitas manusia, mulai dari peningkatan efisiensi kerja hingga optimalisasi sumber daya. Meski demikian, pemanfaatannya dinilai perlu dibatasi agar tetap memberikan ruang bagi kemampuan manusia secara alami. “Ketergantungan berlebihan pada AI berpotensi membuat manusia kehilangan inisiatif, terutama jika teknologi tersebut terus berkembang dan semakin mudah diakses. Oleh karena itu, penggunaan AI sebaiknya diarahkan secara bijak agar perkembangan teknologi tetap seimbang dengan peran dan kemampuan manusia,” ungkapnya. (Maura Maharani Rizky)