Presiden RI, Prabowo Subianto. Sumber. Tagar.co
Alokasi anggaran pendidikan Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menuai perhatian publik. Meski jumlahnya tercatat terbesar, efektivitas penggunaannya dinilai belum menjawab masalah utama, mulai dari tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), ketimpangan fasilitas kampus, hingga mutu pembelajaran yang belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), semester 10, Ahmad Zaidan Aisy Zuhri menyampaikan, kenaikan anggaran pendidikan dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih banyak mahasiswa terkendala biaya. KIP juga kerap mengalami keterlambatan sehingga manfaatnya belum terasa merata.
“Pemerintah telah menjanjikan bahwa pada 2026 alokasi dana pendidikan akan ditingkatkan, termasuk untuk memperbesar dan memperlancar program KIP, sehingga beban mahasiswa diharapkan dapat lebih ringan. Meski demikian, rancangan anggaran dianggap sebaiknya tidak hanya berfokus pada besaran dana, melainkan juga pada efektivitas penyalurannya,” tuturnya.
Harapan juga disampaikan, agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, mengingat beban kerja yang berat tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Program Studi (Prodi) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester lima, Widia Fadillah menuturkan, anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal, melainkan harus ditinjau dari perencanaan dan penerapannya. Dari total tersebut, alokasi Rp335 triliun untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menyimpang dari mandat pendidikan dasar.
“Dukungan finansial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang tersedia bagi mahasiswa, tetapi jangkauannya masih terbatas. Persoalan distribusi dan mutu pendidikan tetap menjadi sorotan sehingga transparansi, pemerataan, serta evaluasi ketat dibutuhkan agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi dunia pendidikan,” tuturnya.
(Fayruz Zalfa Zahira)