
Kemkomdigi soroti akses dan keamanan data warga dalam RUU Adminduk. sumber. rri.co.id
Pada Selasa (27/10), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti urgensi integrasi sistem kependudukan menjadi Satu Data melalui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Kebijakan ini bertujuan mempermudah layanan birokrasi tanpa dokumen fisik dan memastikan jaminan perlindungan privasi warga dari ancaman kejahatan siber.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester sembilan, Muhammad Isfani menjelaskan, sentralisasi basis data rentan diretas oknum jika pengawasannya lemah. Maka, pemerintah harus memperkuat regulasi perlindungan hak masyarakat dan mengevaluasi sistem pertahanan digital secara berkala.
”Kebijakan ini sangat riskan, karena sistem administrasi yang lama masih sering kebobolan, apalagi jika semuanya digabung. Harus ada pengawasan ketat terhadap perangkat sistem, agar implementasinya tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” jelasnya.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), semester tujuh, Muhammad Rafif menuturkan, program Satu Data sangat memudahkan mahasiswa karena memangkas waktu pengurusan administrasi. Namun, pemerintah perlu memfasilitasi ruang komputasi yang memadai guna kelancaran operasional.
”Penggunaan nomor identitas tunggal ini sangat efisien dan menghemat biaya cetak dokumen. Namun, layanan publik berbasis digital harus didukung dengan kapasitas server yang besar supaya pemrosesan basis big data bisa berjalan cepat tanpa lag,” tuturnya.
(Muhammad Raffa Al Farezzy)





