Ketika Rupiah Mendekati Rekor Terendah, Wapres Gibran Mundur Tanpa Alasan Jelas 

Wapres menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya. sumber. mpr.go.id


Balamuda, berita pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, bermula sejak September lalu. Gugatan soal keaslian ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Publik bertanya-tanya, kok urusan administrasi baru dipersoalkan setelah Gibran menjabat? Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, tidak menemukan bukti ijazah setara SMA di berkas yang diajukan. 

Meski sempat membantah, Gibran tetap mundur pada Kamis (12/11), tanpa menyebut alasan yang jelas. Presiden Prabowo menanggapi keputusannya dengan menyebut Gibran mengambil langkah tepat guna kepentingan bangsa dan rakyat. Masalahnya, pengunduran diri datang di waktu yang kurang pas. Indonesia sedang dihantam tekanan dari banyak sisi, rupiah yang melemah, ekonomi yang belum stabil, sampai demonstrasi yang tak kunjung reda.

Pelaku pasar jadi pihak yang paling merasa khawatir, Balamuda. Selama belum ada nama pengganti, kursi Wapres yang kosong menjadi tanda tanya besar di dunia bisnis. Analis mata uang, Ibrahim Assuaibi menilai investor yang tadinya tertarik masuk ke Indonesia bisa memilih menunggu dan melihat situasi dulu. Kalangan pengusaha mengingatkan, ketidakpastian politik memengaruhi psikologi investor, apalagi untuk keputusan investasi jangka panjang yang butuh kepastian.

Menariknya, respons pasar ternyata tidak seragam, loh, Balamuda. Pada hari pengunduran diri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 2,66 persen ke level 5.250. Sebagian analis, membaca kenaikan ini sebagai rasa lega karena tensi politik dalam negeri mereda. Namun di sisi lain, rupiah justru melemah ke Rp18.216 per dolar AS dan mendekati rekor terendah di Rp18.279. Artinya, investor belum sepenuhnya tenang dan sebagian masih menahan diri sambil melihat perkembangan.

Di luar urusan pasar, kepercayaan publik sedang diuji. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat terus berlangsung sepanjang tahun. Pada aksi (20/10), tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, massa menuntut pembenahan tata kelola ekonomi untuk memulihkan kepercayaan pasar, pembersihan praktik nepotisme, dan penurunan biaya layanan publik. Aksi berlanjut di Hari Pahlawan (10/11), saat mahasiswa di Surabaya mendesak Prabowo dan Gibran mundur sambil menyoroti mahalnya kebutuhan pokok.

Dua hari kemudian, Gibran benar-benar mundur tanpa penjelasan yang memuaskan. Bagi sebagian besar masyarakat, situasi ini terasa seperti tuntutan yang belum terjawab, sementara perubahan besar terjadi tanpa alasan jelas. Karena itu, pemerintah bukan hanya mengisi kursi Wapres yang kosong. Proses memilih pengganti harus transparan dan sesuai konstitusi agar kecurigaan publik tidak makin menumpuk, disertai langkah nyata menstabilkan ekonomi. Nah, Balamuda, mari terus bersuara dan ingatkan pemerintah soal pembenahan tata kelola semua hal di Indonesia agar segera pulih. 

(Syadwiena Rayapuan Aglanafaira)

Syadwiena Rayapuan Aglanafaira
Syadwiena Rayapuan Aglanafaira
Articles: 79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *