Calon pekerja migran akan dilakukan sanksi pembinaan penyelesaian masalah. sumber. workabroad.id
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Said Saleh Alwaini, mendorong pemerintah agar memberi sanksi pembinaan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai bentuk solusi dalam penyelesaian masalah. Pada Rabu (15/7), APJATI ingin mengedepankan aspek edukasi dan pengembangan industri, sehingga tata kelola penempatan pekerja migran berjalan lebih optimal.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Ekonomi Pembangunan (EP), semester enam, Siti Mudrikah menuturkan, kebijakan sanksi pembinaan tidak akan memberi dampak perubahan yang signifikan, jika tidak bersamaan dengan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.
“Pemberian sanksi pembinaan tidak efektif untuk memperbaiki kinerja perusahaan, maka diperlukan pemantauan berulang agar hasil pembinaan dilaksanakan dan dibarengi transparansi oleh pihak perusahaan, guna membangun kepercayaan calon pekerja migran,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (KESSOS), semester enam, Naila Zalfaa Zulfiani menyatakan, perbaikan sistem regulasi yang lebih responsif terhadap pekerja migran, lebih diutamakan daripada perlindungan hak pekerja pada sanksi bagi perusahaan.
“Dalam memastikan hak kesejahteraan pekerja, peraturan yang masih belum jelas dan pengerjaannya yang lambat, dapat menghambat proses pemberangkatan calon pekerja migran sehingga sanksi tidak diutamakan,” katanya.
(Syadwiena Rayapuan Aglanafaira)
