Pembelajaran Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan di ruang kelas. sumber. cnnindonesia.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan pendidikan, menyusul fenomena maraknya sekolah yang kekurangan murid di berbagai daerah. Langkah penataan ulang, agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan penyebaran akses belajar menjadi lebih merata bagi seluruh anak bangsa.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), semester enam, Zalfa Ghaisani menuturkan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai variable, seperti kondisi geografis dan kualitas tenaga pengajar dalam setiap kebijakan pendidikan yang dilakukan.
“Penataan ulang tidak boleh dilakukan secara seragam karena kebutuhan tiap wilayah sangat spesifik, membangun banyak gedung sekolah tanpa perbaikan aksesibilitas dan peningkatan kompetensi pendidik akan menjadi sia-sia,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), semester empat, Hilya Alifya Rabbania menjelaskan, kekhawatiran mengenai masa depan profesi guru mulai muncul, terutama di kalangan mahasiswa calon pendidik akibat potensi penutupan sekolah-sekolah yang kekurangan siswa.
“Fenomena ini meresahkan kami karena jika sekolah swasta mulai banyak yang gulung tikar akibat ketimpangan jumlah murid yang terkonsentrasi di sekolah negeri unggulan, maka akan mempersempit lapangan kerja kami setelah lulus nanti,” jelasnya.
(Syadwiena Rayapuan Aglanafaira)
