Salah satu wilayah yang terimbas bencana banjir besar di Sumatera. Sumber. liputan6.com
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir mengungkap sejumlah faktor pemicu, mulai dari tingginya curah hujan hingga perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas manusia. Aspek pengawasan terhadap infrastruktur dan aktivitas pertambangan ilegal turut menjadi bagian dari rangkaian penyebab yang disoroti. Peristiwa ini kembali menegaskan perlunya penanganan bencana yang lebih terpadu antara masyarakat dan pemerintah.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Program Studi (Prodi) Teknik Pertambangan, semester lima, Ferdi Ahmad Alfarizi menuturkan, polemik banjir di Sumatera tidak bisa hanya dikaitkan dengan isu tambang ilegal. Persoalan lingkungan perlu dilihat dari berbagai sisi, termasuk perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan yang tidak berizin.
“Masalah ini tidak bisa langsung disalahkan pada tambang saja. Pertambangan yang resmi punya aturan dan kewajiban menjaga lingkungan. Yang harus ditindak justru tambang ilegal dan pola buang sampah sembarangan yang juga memperburuk kondisi. Pemerintah harus lebih tegas, sementara masyarakat perlu sadar bahwa tindakan kecil pun bisa berdampak pada bencana,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester tiga, Nandika Rofiul Mahbub, menyampaikan bahwa banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera terjadi akibat kombinasi faktor alam dan kelalaian manusia. Curah hujan tinggi, kebiasaan membuang sampah, penebangan pohon tanpa kontrol, serta lemahnya pengawasan infrastruktur turut memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya ditentukan cuaca, tetapi juga kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kawasan rawan bencana.
“Penyebabnya bukan semata cuaca, tapi juga kelalaian manusia dan kurangnya pengecekan infrastruktur. Ke depan, masyarakat perlu lebih peduli pada lingkungan, sementara pemerintah harus rutin memeriksa kelayakan jembatan dan fasilitas lain agar tidak menimbulkan risiko lebih besar saat bencana terjadi,” tuturnya.
(Mahendra Dewa Asmara)
