Laporan Global Fraud Index 2025, pada Senin (11/5), Sumsub (Platform teknologi verifikasi identitas global) merilis Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan digital di dunia. Dengan perolehan skor 6,53 dari 10, capaian tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah akan rendahnya literasi digital, sehingga menuntut kewaspadaan dan edukasi keamanan data.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Perbandingan Mazhab (PM), semester delapan, Ananda Salsabila menuturkan, era digitalisasi telah menciptakan kaburnya batasan antara informasi faktual dan hoaks. Kondisi tersebut diperparah oleh desakan ekonomi, serta iming-iming keuntungan instan.
“Janji manis berupa proses cepat dan gaji besar sering kali membuat orang gelap mata untuk mengambil risiko. Maka, tanggung jawab keamanan tidak hanya dibebankan kepada pengguna, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab dari penyedia platform digital,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester empat, Rizky Saputra menyatakan, tingginya angka penipuan digital berakar dari perilaku pengguna yang cenderung impulsif dan kurang melakukan verifikasi terhadap pesan yang diterima.
“Kebiasaan masyarakat kita sangat mudah menekan tautan atau menyebarkan pesan singkat, tanpa mengecek kebenarannya. Selain itu, rendahnya literasi digital dan budaya mencari jalan pintas yang instan, menjadi celah bagi para pelaku kejahatan siber,” katanya.
(Selgy Deswita Isnaini)
