Perluas Cakupan Jaminan Sosial, Pemkot Bekasi Daftarkan 10.000 Pekerja Informal ke BPJS
Pedagang di pasar sebagai salah satu pekerja informal yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi pada tahun 2026. Sumber. perkim.id Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengumumkan sebanyak 10.000 pekerja informal akan didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2026. Langkah ini menjadi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melindungi para pekerja sektor informal seperti pedagang, petani, dan pengemudi ojek online (ojol) yang bekerja tanpa kepastian jaminan sosial. Kebijakan ini pun akan dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Fisika, semester lima, Daffa Muhammad Tasrinsyah mengungkapkan, upaya ini merupakan langkah konkret yang sangat dibutuhkan. Karena pekerja informal selama ini sering tergantung resiko tanpa perlindungan, seperti kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, menjamin para pekerja informal lewat BPJS Ketenagakerjaan menjadi nilai yang besar. “Jika kebijakan ini dapat diperluas ke semua kota, maka pekerja informal di daerah non-Jakarta yang selama ini paling rentan dan minim akses jaminan kerja, akan mendapatkan perlindungan yang sama dalam bekerja. Resiko kemiskinan ekstrem dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan pun akan mudah dituntaskan,” katanya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (Kesos), semester tiga, Andi Erlangga Putra Bintuni mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk diterima oleh para pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial dari perusahaan. Upaya Pemkot Bekasi menjadi langkah positif dalam memberdayakan para pekerja informal. “Namun, sangat disayangkan jika cakupannya masih terbatas. Karena pekerja informal tersebar luas di seluruh Indonesia, ini menjadi langkah positif jika diterapkan di semua kota atau kabupaten. Hal tersebut juga harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama untuk daerah yang minim APBD,” ujarnya. (Mahendra Dewa Asmara)