Wujudkan Pemerintahan Modern, MENPANRB Tegaskan Transformasi Digital Jadi Fondasi Layanan Publik Efektif
MENPAN-RB, Rini Widyantini, tegaskan pentingnya transformasi digital. menpan.go.id Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Rini Widyantini menegaskan, pentingnya transformasi digital sebagai fondasi utama pemerintahan modern. Transformasi digital tidak sekadar penerapan teknologi, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Namun di balik peluang besar itu, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan berupa berbagai dampak positif dan negatif dalam perjalanan reformasi birokrasi digital di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (Kessos), semester sembilan, Afifah Tri mengungkapkan, perkembangan transformasi digital menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan teknologi. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan digital secara bijak agar tidak disalahgunakan untuk hal yang merugikan dan tidak bermanfaat di masa mendatang. “Sebagai mahasiswa, penting untuk memahami tata cara penggunaan media sosial yang baik dan benar guna mendukung realisasi program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dan kesadaran bersama menjadi kunci agar tidak lagi terjadi kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester lima, Amanda Tiara Karim mengatakan, ttransformasi digital diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara cepat dan efisien. Kehadiran teknologi digital dinilai menjadi langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. “Namun, di balik kemudahan ini, dibutuhkan pula transparansi dari pemerintah agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap proses transformasi digital. Pemerintah diharapkan memastikan perlindungan terhadap data pribadi warga agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Keterbukaan dan kejelasan mengenai pengelolaan data menjadi hal penting agar masyarakat merasa aman sekaligus mendukung pembangunan digital yang berintegritas,” pungkasnya. (Nayla Putri Kamila)
Dorong Diplomasi Budaya dan Kesejahteraan Musisi, Kemenbud Gelar Konferensi Musik Indonesia
Kemenbud menggelar Konferensi Musik Indonesia untuk mendorong diplomasi budaya dan meningkatkan kesejahteraan musisi Tanah Air. Sumber. voi.id Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar Konferensi Musik Indonesia (KMI) dengan misi memperkuat diplomasi budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan musisi tanah air. Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menegaskan, musik kini tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga pendorong ekonomi kreatif dan instrumen diplomasi yang memiliki potensi besar bagi Indonesia di kancah global. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik semester lima, Muhammad Salman Alfarisi menilai musisi lokal yang karyanya viral seharusnya memperoleh royalti, mengingat proses produksi musik memerlukan biaya besar. Ia memandang ada dua sisi bagi musisi baru yang lagunya tiba-tiba viral. Di satu sisi, pemberian royalti menjadi bentuk penghargaan atas karya mereka. Namun di sisi lain, tidak diberikannya royalti juga dianggap wajar karena karya tersebut masih menjadi sarana promosi bagi musisi yang baru merintis. “Jika orang yang menggunakan musik saya adalah teman, saya tidak mempermasalahkannya. Namun bila digunakan oleh pihak yang tidak dikenal dan mereka justru mendapatkan royalti lebih besar, hal itu patut dipertimbangkan kembali,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Pendidikan Matematika, semester lima, Maira Nurul Faizah menuturkan, platform musik seperti Spotify, Apple Music, dan lainnya memiliki peran penting dalam memperluas akses pendengar serta mengenalkan musik nasional ke kancah internasional. Ia menilai sistem royalti di Indonesia masih lebih berpihak pada label besar, sehingga perlu adanya keadilan bagi seluruh musisi. “Jika ada musisi yang lagunya digunakan untuk konten di Instagram atau TikTok, seharusnya mereka tetap mendapat royalti. Pembuatan musik membutuhkan biaya besar dan apresiasi layak agar musisi terus termotivasi untuk berkarya,” tuturnya. (Nayla Putri Kamila)
Layanan Asuransi Humanis di Era AI: Agen Didorong Jaga Kepercayaan dan Kecepatan
Agen asuransi didorong untuk mempertahankan layanan yang humanis dengan menjaga kepercayaan dan kecepatan di tengah perkembangan teknologi AI. Sumber. jawapos.com Industri asuransi di Indonesia kini memasuki era digital yang menuntut inovasi serta kemampuan adaptasi tinggi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan Artificial Intelligence (AI), para agen asuransi didorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, transparan, dan manusiawi. Pemanfaatan teknologi bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan asuransi yang berorientasi pada kebutuhan nasabah. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Kimia semester tujuh, Paramitha Puteri Gayatri menyampaikan, transformasi digital membuat industri asuransi semakin efisien dan praktis. Proses yang berjalan otomatis memungkinkan pelayanan lebih cepat dan tepat. Sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi, mahasiswa berperan penting mendorong percepatan digitalisasi melalui ide inovatif, pengembangan aplikasi, dan promosi di berbagai platform agar asuransi digital makin dikenal. “Pemanfaatan teknologi juga membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil tanpa harus datang langsung, sehingga lebih hemat biaya dan waktu. Langkah ini sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi. Karena itu, edukasi bagi generasi muda perlu diperkuat agar asuransi dipandang menarik dan mudah digunakan melalui kemasan digital yang modern,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester tiga, Khairunisa Ramadhanti menuturkan, sistem kerja industri kini menjadi lebih praktis karena hampir seluruh proses telah beralih ke sistem digital. Jika sebelumnya layanan asuransi harus melalui agen, kini semuanya dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi, membuat proses lebih cepat dan efisien. “Generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan teknologi melalui ide, inovasi digital, serta promosi asuransi di media sosial agar lebih dikenal masyarakat luas. Sebagai motor penggerak industri, mereka dapat mendorong transformasi digital agar semakin maju. Kehadiran digitalisasi juga membuat layanan asuransi lebih mudah dijangkau hingga ke daerah terpencil, sehingga akses terhadap perlindungan asuransi menjadi lebih merata,” tuturnya. (Nadine Fadila Azka)
Tingkatkan Pemerataan Akses Pendidikan, Pemerintah Resmikan Sekolah Garuda
Wamendiktisaintek,Fauzan, dalam Peresmian Sekolah Garuda. Sumber. metronews.com Pada Rabu (7/10), kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga pendidikan resmi meresmikan program Sekolah Garuda yang tersebar sebanyak 16 titik di seluruh Indonesia. Sekolah Garuda hadir dengan dua skema, yakni membangun sekolah baru dan mentransformasi sekolah yang sudah berdiri. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), semester lima, Sayid Ramadhan mengungkapkan, minimnya akses pendidikan terutama di daerah yang tertinggal, membuat sekolah garuda menjadi program yang sangat baik. Pendidikan tidak hanya sebagai ajang untuk mencari gelar, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup. “Sekolah garuda pastinya memiliki dampak yang positif bagi kemajuan Indonesia di ranah pendidikan. Maka diharapkan, lulusan dari sekolah garuda yang nantinya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan timbal balik yang positif juga untuk Indonesia, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), Jurusan Akidah Filsafat Islam (AFI), semester lima, Muhammad Abdullah Dzikran mengatakan, jumlah sekolah garuda yang masih sedikit akan lebih mudah dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan terarah. Siswa yang berada di daerah terbelakang juga pada akhirnya bisa menikmati kualitas sekolah yang memadai, mulai dari fasilitas maupun tenaga pendidik. “Namun, terlihat saat ini sudah banyak sekali program sekolah dari pemerintah yang telah dijalankan seperti sekolah umum, sekolah rakyat, dan sekarang sekolah garuda. Hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan, mau kemana arah pendidikan Indonesia sebenarnya. Padahal, jika difokuskan pada satu program akan lebih efisien pengelolaannya,” ujarnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Perkuat Transparansi Aliran Dana, Kemenkumham Luncurkan Sistem Beneficial Ownership
Kemenkumham luncurkan aplikasi untuk memberantas kejahatan keuangan. Sumber. kemenkum.go.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Beneficial Ownership sebagai langkah konkret dalam memperkuat transparansi untuk memberantas tindak kejahatan keuangan di Indonesia. Peluncuran yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperluas keterbukaan data dan memperkuat pengawasan terhadap struktur aliran dana. Melalui sistem ini, pemerintah berharap upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), semester lima, Regaina Eka Martasari menyampaikan, Program Beneficial Ownership meskipun belum sepenuhnya berjalan optimal, tetapi merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. “Melalui penerapan program ini, kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan memahami transparansi anggaran menjadi semakin terbuka. Jika seluruh elemen bangsa mampu bersinergi dan memanfaatkan sistem ini secara optimal, maka upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kemajuan serta masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester tiga, Cahya Husnul Khotimah mengatakan, program yang diluncurkan oleh Kemenkumham memberikan dampak signifikan bagi negara. Transparansi anggaran dinilai sebagai langkah penting yang harus ditegakkan melalui penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tata kelola keuangan negara berjalan dengan baik. “Mahasiswa juga memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar penerapannya benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Harapannya, sistem ini dapat membantu meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran serta menekan praktik korupsi, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas,” pungkasnya. (Maura Maharani Rizky)
Perkuat Hubungan Ekonomi Dua Negara, Menkeu RI Jalin Kerja Sama Investasi dengan Malaysia
Indonesia jalin kerja sama dengan Malaysia untuk memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Sumber. infosawit.com Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa, menjalin kerja sama investasi dengan Malaysia untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Kolaborasi ini diharapkan mendorong kinerja positif dalam perdagangan serta meningkatkan arus investasi di berbagai sektor potensial. Malaysia yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, dinilai memiliki peluang besar dalam memperluas kerja sama strategis, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Perbandingan Mazhab (PMH), semester 11, Fadhil Nasrulloh Qorib menuturkan, kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan antarnegara. Kerja sama tersebut dinilai mampu membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan negara lain yang ingin berkolaborasi dalam bidang investasi. Malaysia sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama yang saling menguntungkan. “Sebagai mahasiswa, kolaborasi ekonomi antarnegara dapat didukung dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi kerja sama dan memperluas jangkauan informasi ekonomi global. Selain itu, penting untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi agar mampu berkontribusi melalui gagasan inovatif, baik dalam bentuk kebijakan baru maupun pengembangan program yang telah ada demi kemajuan perekonomian Indonesia,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester lima, Nurul Khusna Fudolah mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia penting untuk terus dilanjutkan guna memperkuat perekonomian nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekaligus memperluas peluang investasi yang berdampak pada kesejahteraan. Selain itu, kerja sama di bidang keuangan syariah juga bermanfaat bagi Indonesia untuk mempelajari regulasi serta praktik terbaik yang telah diterapkan di Malaysia. “Kebijakan kolaborasi investasi antara kedua negara dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi. Melalui sinergi ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama berpeluang memperoleh wawasan baru serta memperkaya pemahaman terkait praktik investasi yang efektif dan berkelanjutan di negara masing-masing,” ucapnya. (Nayla Putri Kamila)
Kembangkan Peluang Kerja, Wamenaker Dorong Rekrutmen Peserta Magang Unggul
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Sumber. ngopibareng.id Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mendorong perusahaan yang tergabung dalam Program Magang Nasional untuk merekrut mahasiswa magang dengan kompetensi dan kinerja unggul. Perusahaan besar dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Ilmu Tasawuf, semester 13, Dinar Ratna menuturkan, program magang nasional sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin memahami dunia kerja. Sebagai peserta magang di sebuah perusahaan, pengalaman tersebut dinilai berharga karena memberi kesempatan belajar langsung tentang dinamika pekerjaan serta memperluas peluang karier di masa depan. “Selama magang, mahasiswa memperoleh pengetahuan praktis yang tidak didapat di perkuliahan. Jika di kampus lebih banyak mempelajari teori, maka magang menjadi ajang penerapan ilmu sekaligus membangun relasi profesional yang berguna setelah lulus,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (Kessos) semester tiga, Daffa Ariella Azra Sya menyampaikan, dunia magang sangat membantu mahasiswa maupun lulusan baru yang ingin mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan magang, mahasiswa memperoleh berbagai wawasan baru sekaligus kesempatan menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus dalam konteks pekerjaan nyata di perusahaan. “Mahasiswa perlu menjalani magang sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya memperluas kesempatan kerja. Pengalaman ini juga berpotensi membuka peluang bagi mahasiswa yang menunjukkan kompetensi unggul di bidang yang digelutinya,” ujarnya. (Nayla Putri Kamila)
Imbas Tragedi Sidoarjo, Kemenag Evaluasi dan Data Ulang Seluruh Pondok Pesantren di Indonesia
Runtuhnya salah satu bangunan pondok pesantren di Sidoarjo. Sumber. jatim.suara.com Peristiwa runtuhnya salah satu bangunan pondok pesantren di Sidoarjo yang menelan korban jiwa memicu beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) berencana melakukan evaluasi menyeluruh dan pendataan ulang terhadap pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya tepat untuk memperkuat sistem pengawasan serta mencegah terulangnya tragedi serupa di kemudian hari. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Tata Negara (HTN), semester tiga, Rikza Anung Andita Putra menuturkan, langkah pemerintah melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap seluruh pondok pesantren di Indonesia sudah tepat, meski terlambat. Tragedi runtuhnya bangunan pesantren itu terjadi akibat kelalaian pengelola yang tetap menggunakan gedung tujuh lantai yang belum selesai dibangun. “Banyak pesantren mendirikan bangunan tanpa izin yang jelas dan tanpa melibatkan ahli konstruksi, sehingga menimbulkan risiko keselamatan. Peristiwa ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian dan lemahnya pengawasan dalam pembangunan. Pengelola pesantren perlu bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menerima sanksi dari pemerintah,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tiga, Najwa Rozita mengungkapkan, tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren menjadi pengingat penting tentang tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pembangunan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pembangunan harus diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan korban jiwa. “Peristiwa ini sekaligus menjadi refleksi bagi masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan serta memastikan setiap pembangunan sesuai standar kelayakan. Pengawasan yang baik diharapkan dapat mencegah terulangnya musibah serupa di masa mendatang,” ungkapnya. (Fayruz Zalfa Zahira)
Perkuat Transparansi dan Kesetaraan Gender, DPR Sahkan Perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN
DPR mengesahkan perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN demi memperkuat transparansi dan kesetaraan gender dalam pengelolaan. Sumber. news.espos.id Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Revisi ini bertujuan memperkuat tata kelola, transparansi, serta efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan ekonomi nasional. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester tiga, Muhammad Rifa Pedrosa mengungkapkan, perubahan sekaligus pengesahan nama BUMN menjadi Badan Pengaturan BP BUMN dapat membuka ruang kesetaraan gender di dunia kerja. Kebijakan ini dinilai memberi peluang bagi perempuan untuk berkarier sesuai kemampuan tanpa terhambat stigma bahwa perempuan tidak dapat bekerja di sektor profesional. “Perubahan ini juga dianggap berpotensi menghapus profesi ganda dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk perempuan yang ingin berkontribusi secara aktif di bidang ekonomi. Langkah ini menjadi bentuk afirmasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan gender,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSH) jurusan Hukum Tata Negara (HTN) semester tiga, Muhammad Rizky Fadhillah mengatakan, perubahan nama dari BUMN menjadi BP BUMN bukan sekadar pergantian istilah, melainkan juga mencerminkan adanya pembaruan regulasi di dalamnya. Salah satu bentuk perubahan tersebut meliputi penerapan kesetaraan gender serta penghapusan praktik rangkap jabatan atau double job agar kesempatan kerja dapat dialokasikan lebih luas bagi masyarakat. “Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dengan membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki potensi di bidang terkait, perubahan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya. (Yuzka Al-Mala)
Peringati World Post Day, Menbud Dorong Literasi dan Imajinasi Pelajar Lewat Surat Menyurat
Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menyerukan World Post Day sebagai momentum mendorong literasi dan imajinasi pelajar melalui surat menyurat. Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap pengembangan literasi dan imajinasi pelajar melalui Lomba Menulis Surat Tingkat Nasional 2025 bertajuk “Surat untuk Pahlawanku.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bekerja sama dengan Perkumpulan Filateli Indonesia (PFI) dan PT Pos Indonesia, dalam rangka memperingati Pekan Surat Menyurat Internasional (World Post Day) pada 9 Oktober 2025. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Jurusan Hukum Keluarga (HK), semester lima, Devi Salsabila menuturkan, penyelenggaraan lomba literasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan ketertarikan generasi muda terhadap literasi di tengah pesatnya perkembangan era digital. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengikuti arus informasi dengan bijak sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca yang bermanfaat. “Minat membaca dan menulis di Indonesia masih rendah karena semakin masifnya penggunaan teknologi yang membuat masyarakat lebih memilih akses informasi instan dibandingkan membaca atau menulis secara mandiri. Oleh sebab itu, kegiatan literasi perlu terus digalakkan agar budaya membaca tetap terjaga dan berkembang di tengah kemajuan teknologi,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Psikologi (FPSI), Jurusan Psikologi, semester tiga, Naufal Ahmad Jamalullael menyampaikan, pelaksanaan lomba literasi dinilai cukup efektif dalam menumbuhkan kembali minat masyarakat untuk membaca buku, bukan hanya bergantung pada teknologi. Meski demikian, diperlukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan budaya literasi. “Kegiatan semacam ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa agar lebih kritis dalam memahami isi bacaan dan mampu membedakan antara informasi yang baik dan yang menyesatkan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi serta memperluas wawasan melalui kebiasaan membaca yang berkelanjutan,” ujarnya. (Yuzka Al-Mala)