Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat diwawancarai di Komplek Istana Kepresidenan. Sumber. Kompas
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf akan segera mengkaji perluasan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah. Hal tersebut dikerahkan setelah maraknya lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta garis kemiskinan terbaru yang mengacu pada World Bank, yakni sebesar 3,2 dollar AS per kapita. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jika berkaca sebelumnya hanya sebesar 1, 9 dollar AS. PHK dan kemiskinan sendiri menjadi bagian dari efek domino dari pandemi covid 19 4 tahun yang lalu.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tiga, Chika Rahma Aulia menuturkan, bantuan sosial sangat penting bagi masyarakat kurang mampu, tidak terkecuali untuk kelas menengah. Karena berdasarkan realitanya kelas menengah sering terhimpit untuk mendapatkan akses dan kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sandang pangan.
“Bansos dan subsidi sama sama penting. Keduanya menjadi pilar penting dalam perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, meskipun untuk subsidi pemerintah harus meng-cover, tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, sebetulnya bansos lebih baik diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diiringi dengan pengembangan dan pelatihan bagi masyarakat, seperti kelas wirausaha dan lainnya yang dapat menunjang kehidupan selanjutnya,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Marie Muhammad Wildan menyatakan, kurangnya penyebaran informasi terkait bansos mengakibatkan berbagai macam spekulasi dan pertanyaan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah itu sendiri. Sebab, informasi mengenai pemberian bansos untuk kelas menengah tersebut dirasa kurang tepat.
“Pemberian bansos harus betul-betul terukur bagi yang berhak. Oleh karena itu, kelas menengah pada dasarnya masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, meskipun terkadang kesulitan. Dengan itu, kebijakan Mensos akan terkesan lebih bijak jika menggunakan sistem pelatihan dan pemberdayaan jangka panjang. Namun, jangan sampai wacana ini hanya untuk menaikkan pamor Mensos belaka. Terlebih jika tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)