Sasar Pasar Haji dan Umrah, Indonesia Maksimalkan Ekspor Kuliner Khas ke Arab Saudi
Penunaian ibadah umrah. Sumber. bmm.or.id Indonesia tengah meningkatkan ekspor produk makanan nusantara untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Upaya ini dilakukan guna memaksimalkan potensi ekonomi yang mencapai lebih dari Rp100 triliun setiap tahun, sekaligus memperkuat kontribusi sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha dan UMKM lokal untuk menembus pasar Timur Tengah. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester lima, Fadilah Nur Khasanah mengatakan, kebijakan peningkatan ekspor produk makanan nusantara dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekaligus memperkenalkan kuliner Indonesia ke pasar yang lebih luas, khususnya di Arab Saudi. Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan agar memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan citra produk Indonesia di kancah internasional. “Kebijakan ekspor ini mampu memberikan keuntungan bagi berbagai sektor, terutama ekonomi. Selain itu, peningkatan distribusi makanan Indonesia di Arab Saudi juga diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji dan umrah agar lebih mudah beradaptasi dengan cita rasa nusantara. Misalnya, perbedaan rasa pada produk mi instan antara Indonesia dan Arab dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia di luar negeri,” ucapnya. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) semester lima, Humairoh Azzahra menyampaikan, kebijakan peningkatan ekspor makanan khas Indonesia merupakan langkah positif, mengingat banyak masyarakat Indonesia di Arab Saudi yang menginginkan ketersediaan cita rasa nusantara. Ia menilai, selera masyarakat Arab dan Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda karena keduanya sama-sama menyukai makanan yang kaya rempah. “Salah satu contoh makanan yang cocok untuk diekspor adalah bakso aci, mengingat kondisi cuaca di Madinah yang cenderung dingin. Selain itu, hidangan seperti nasi kuning dan makanan berbumbu lainnya juga berpotensi memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke mancanegara. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan popularitas kuliner nusantara, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan di dalam negeri,” ujarnya. (Nayla Putri Kamila)
Perkuat Hubungan Bilateral, Indonesia dan Arab Saudi Kolaborasi di Sektor Hijau dan Pendidikan
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Nasaruddin Umar. Sumber. merdeka.com Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Arab Saudi dalam bidang energi terbarukan dan pendidikan sebagai bagian dari strategi menuju masa depan yang lebih hijau dan inovatif. Kesepakatan ini mencakup pertukaran pelajar dan beasiswa serta kolaborasi dalam penelitian untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperkuat kapasitas akademik kedua negara. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Fisika, semester tujuh, Litha Ayu Shavira menyampaikan, kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Arab Saudi di sektor pendidikan dinilai sebagai langkah strategis. Pendidikan dipandang sebagai pondasi utama yang harus dimiliki setiap individu untuk menghadapi tantangan masa depan. “Melalui kolaborasi dalam aspek pengajaran, kurikulum, hingga metode pembelajaran, kerja sama ini diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), semester tiga, Wahyu Alwyan menuturkan, kerja sama yang dilakukan Menteri Agama tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, manajemen haji dan umroh, serta sektor lainnya. Inisiatif ini dinilai membawa manfaat besar bagi Indonesia, baik dari sisi hubungan bilateral, pertumbuhan ekonomi, maupun pelaksanaan ibadah haji dan umroh. “Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kepatuhan dalam mengikuti program-program yang dicanangkan, diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor pembangunan nasional. Langkah kecil dari setiap individu dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju pada tahun 2045 mendatang,” tuturnya. (Yuzka Al-Mala)
Wujudkan Kedaulatan Rakyat: Aksi Buruh Berakhir Duka, Pengemudi Ojol Tewas
Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa, yang disebut sebagai upaya “mewujudkan kedaulatan rakyat”. Sumber. oto.detik.com Massa buruh menggelar aksi demonstrasi bertajuk Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan, dan Penghisapan di depan Gedung DPR RI pada Rabu (28/8). Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama koalisi serikat pekerja dan Partai Buruh dari berbagai daerah. Namun, insiden tragis terjadi ketika seorang pengemudi ojek online (Ojol) tewas setelah terlindas mobil Brimob pada malam hari saat aksi berlangsung. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester lima, Ahmad Wira Prasetyo, menuturkan, peristiwa itu mencerminkan lemahnya perlindungan keselamatan nyawa di jalan. Kejadian ini menunjukkan bahwa nyawa yang seharusnya menjadi prioritas utama sering diabaikan. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. “Masyarakat menilai peristiwa itu tidak bisa ditoleransi karena menyangkut hak asasi setiap manusia. Perlindungan terhadap nyawa harus dijadikan tanggung jawab bersama. Hal ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan edukasi keselamatan di jalan raya,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilpol), jurusan Sosiologi, semester lima, Fikri Muhammad Hakim menyampaikan, insiden yang menewaskan pengemudi ojek online menjadi pengingat penting bagi aparat Kepolisian Republik Indonesia. Aparat harus selalu memprioritaskan keselamatan warga sipil dalam setiap tindakan. Hal ini menekankan perlunya tanggung jawab penuh saat menjalankan tugas. “Setiap tindakan aparat kepolisian seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga menerapkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pengawasan dari seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat juga sangat penting. Kejadian ini harus dituntaskan seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku,” ujarnya. (Yuzka Al-Mala)
Khawatirkan Ketergantungan Asing, Rencana PLTS dengan China Tuai Sorotan
Salah satu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di negara China. Sumber. esgnow.republika.co.id Kerja sama Indonesia dan China dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt pada 2025 menuai sorotan mahasiswa. Proyek ini dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan pada teknologi dan pasokan komponen luar negeri sehingga diperlukan strategi khusus untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Program Studi (Prodi) Kesejahteraan Sosial (Kessos) semester lima, Nur Istibsyaroh menuturkan, pemerintah perlu memastikan proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt berjalan sesuai koridor sekaligus melibatkan sumber daya manusia dalam negeri. Indonesia dinilai memiliki banyak generasi muda berkeahlian yang sering terabaikan akibat dominasi pihak asing, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengawasi jalannya proyek penting agar manfaatnya mencakup transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. “Tingginya angka pengangguran seharusnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Karena itu, program strategis nasional diharapkan memprioritaskan pemberdayaan generasi muda dan penciptaan lapangan kerja, sebab pelibatan tenaga lokal lebih berdampak langsung bagi perekonomian dibanding terus bergantung pada mitra asing,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), prodi Hukum Tata Negara (HTN), semester empat, Rikza Anung Anindita mengatakan, pemerintah perlu memastikan pembangunan PLTS 100 gigawatt tidak hanya berjalan sesuai koridor, tetapi juga melibatkan sumber daya manusia dalam negeri secara optimal. Kesadaran politik masyarakat dinilai penting untuk mengawasi jalannya proyek agar manfaatnya tidak terbatas pada infrastruktur, melainkan juga mencakup transfer pengetahuan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. “Tingginya angka pengangguran harus menjadi fokus dalam perencanaan. Karena itu, program strategis nasional diharapkan memberi prioritas pada pemberdayaan generasi muda dan penciptaan lapangan kerja, sebab pelibatan tenaga lokal dinilai lebih relevan sekaligus memberi dampak nyata bagi perekonomian dibanding terus mengandalkan mitra asing dalam pembangunan energi,” ucapnya. (Fayruz Zalfa Zahira)