Hari Perdana Warga Mengadu di Posko “Lapor Mas Wapres”. Sumber. Merdeka.com
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka menyampaikan aduan langsung yang dikenal sebagai “Lapor Mas Wapres” kepada masyarakat umum. Pengaduan langsung dapat dikerahkan dii dalam kompleks Istana Wapres di Jakarta. Menurut Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, Wapres RI tersebut akan memeriksa setiap aduan yang masuk di tiap harinya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Fauzan Hakim menanggapi, dengan membuka layanan pengaduan di tingkat yang sangat tinggi, seperti Istana Negara, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena orang lebih suka menyampaikan keluhan mereka langsung kepada pemimpin tertinggi, sehingga hal ini bisa menjadi upaya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya akan menggunakan fasilitas ini jika ada masalah yang dianggap signifikan dan memerlukan perhatian nasional. Sebagai mahasiswa, ada banyak masalah yang seringkali berkaitan dengan dunia pendidikan, lingkungan, dan kebijakan publik yang harus dibahas. Dengan layanan ini, keinginan yang dibutuhkan dapat dikomunikasikan secara langsung tanpa melalui proses birokrasi yang panjang,” tanggapnya.
Mahasiswa FDIKOM, jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester tiga, Muhammad Rasyid Ramadhan menjelaskan, setiap daerah dapat memiliki sistem pengaduan masyarakat seperti ini. Dengan adanya layanan pengaduan langsung di tingkat daerah, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan energi untuk mendapatkan layanan pengaduan di tingkat nasional. Ini juga dapat membuat pemerintah pusat lebih fokus pada masalah yang harus mereka tangani secara langsung.
“Saya berharap kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan efektif, bukan hanya sekadar seremonial. Selain itu, saya ingin agar setiap keluhan dari masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat dan ditindaklanjuti secara konkret. Sebagai mahasiswa, saya berharap kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jika aspirasi masyarakat didengar dengan sungguh-sungguh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat,” jelasnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)