Pertamina dengan pengisian BBM Pertalite. Sumber. jambiekspres.disway.id.
Pada Rabu (08/05), pemerintah rencanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite dan menggantinya dengan bioetanol yang dianggap lebih ramah lingkungan. Komposisi bioetanol sendiri menggunakan perpaduan tumbuh-tumbuhan dengan BBM fosil. Meski pertalite akan digantikan oleh bioetanol yang memiliki oktan lebih tinggi, pemerintah berusaha memperbaiki sistem penerimaan BBM agar target subsidi BBM diterima oleh masyarakat.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Biologi, semester enam, Muhammad Raihan Pratama menanggapi, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungannya. Selain menjadi negara yang ramah lingkungan, pemerintah juga berusaha mengganti BBM pertalite menjadi bioetanol dengan memperhatikan segi bahan pangan yang digunakan untuk pembuatannya.
“Usulan untuk mengimpor barang pangan dari luar dapat menimbulkan inflasi pangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan pengimporan bahan bioetanol dengan pendapatan dari bioetanol sendiri. Penerapan bioetanol dapat memberikan banyak dampak dalam berbagai aspek, seperti aspek energi, lingkungan, dan sosial. Harapannya, semoga dengan pergantian kebijakan tersebut, pemerintah dapat mencegah terjadinya inflasi pangan seperti pergantian B30 dengan minyak goreng pada tahun 2022 lalu,” tuturnya.
Mahasiswa FST, jurusan Teknologi Informasi (TI), semester enam, Satria Aditama mengatakan, rencana pergantian kebijakan BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya memiliki alasan yang berhubungan dengan penekanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta berhubungan dengan keramahan lingkungan Indonesia. Pergantian kebijakan tersebut dirasa membawa dampak baik untuk Indonesia. Seperti semua hal pada umumnya, setiap perubahan suatu kebijakan pasti memiliki pro dan kontra tersendiri.
“Diperlukannya sifat yang bijak dalam menghadapi semua dampak yang didapat. Tak luput juga dari pemerintah yang harus memperketat pengawasan agar mencegah terjadinya hal yang dirasa merugikan untuk negara. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, tidak hanya melalui media sosial, tetapi sosialisasi langsung untuk memberikan pemahaman positif dan cepat diterima. Perlu pertimbangan terkait harga yang akan dikeluarkan, serta perlunya keseimbangan antara sumber daya manusia (SDM) dengan sumber daya alam (SDA),” jelasnya.
(Gisska Putri Hidayat)