Program daycare yang akan menjadi salah satu program wajib belajar 13 tahun dari pemerintah. Sumber. RRI
Pada Rabu (30/10), pemerintah mengumumkan rencana untuk meluncurkan program wajib belajar selama 13 tahun. Program ini bertujuan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti menjelaskan, saat ini pemerintah masih dalam tahap pendataan, terutama untuk memahami kebutuhan pendidikan usia dini yang terbagi dalam dua kategori, yakni TK sebagai pendidikan formal dan daycare sebagai layanan pendukung.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), semester lima, Ghina Aufa Maulida menuturkan, bahwa tata kelola TK dan daycare menjadi fokus penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Dorinya menekankan bahwa pembelajaran di usia dini sebaiknya dilakukan melalui metode bermain.
“Wajib belajar 13 tahun dapat memperluas akses pendidikan, termasuk pendidikan usia dini dengan cara memperbaiki tata kelola TK dan daycare. Selain itu, keluarga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kognitif dan emosional anak. Jika diterapkan dengan baik, maka sistem ini bisa meningkatkan kemampuan anak di daycare dan TK,” jelasnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Dwiandra Firdaus menjelaskan, pendidikan jenjang TK memiliki peran krusial dalam tahap awal pendidikan. Menurutnya, pendidikan di TK, sangat penting untuk dirancang guna mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak secara maksimal.
“Daycare yang berkualitas bisa membantu anak-anak belajar melalui bermain, dimana metode yang ini menjadi efektif untuk pendidikan usia dini, khususnya dalam mempersiapkan mereka secara emosional dan sosial sebelum memasuki TK. Meskipun program wajib belajar 13 Tahun menawarkan banyak manfaat, ada tantangan seperti kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas, terutama di wilayah terpencil,” jelasnya.
(Azaria Suci Fernada)