Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di salah satu Sekolah Dasar (SD). Sumber. Metropolitan.id
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang baik dan stabil akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengajaran dan pembelajaran. Namun, tidak jarang terjadi perubahan kurikulum yang tergesa-gesa ketika pemerintahan berganti. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan, bahwa pemerintah baru jangan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), semester empat, Azwar Annas menjelaskan, sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar (SD), dirinya pasti terkena dampak ketika kurikulum berubah. Sebab, tenaga pendidik mesti menyiapkan tenaga lebih untuk membuat materi, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya.
“Selain guru, para siswa juga akan terkena imbasnya karena mesti tertantang untuk belajar dan lebih mengimbangi perkembangan zaman. Kita tahu bahwa memang perubahan kurikulum agar tetap up to date, sehingga mengiringi perkembangan teknologi. Namun, saya berharap pergantian kurikulum tidak menjadi satu-satunya titik pendidikan yang lebih berkembang,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Ekonomi Pembangunan, semester empat, Ghaida Hilyatul Aulia Riduan mengatakan, dirinya sangat antusias dalam mendukung aspirasi PGRI, karena banyak tenaga pendidik yang menjadi korban pergantian kurikulum karena faktor usia.
“Dibutuhkan sosialisasi yang sangat detail dan merata guna mereka memahami pergantian konsep kurikulum terbaru. Selain itu, murid juga menjadi kesulitan dengan pergantian kurikulum karena harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Semoga pemerintah dapat mengkaji ulang kurikulum tertentu yang sekiranya dapat menjadi cikal bakal bagus untuk pendidikan Indonesia kedepannya,” pungkasnya.
(Edith Indah Lestari)