Tampak jajaran hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sumber. Tempo.com
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Muhammad Mahfud Mahmodin, atau Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas banyaknya hakim di Indonesia yang disingkirkan karena menunjukkan integritas dan kejujuran. Kondisi ini semakin ironis di tengah maraknya praktik korupsi yang justru sering dibiarkan berlangsung. Mahfud menegaskan, korupsi semacam itu harus segera diberantas demi mengatasi krisis kepemimpinan yang baik, adil, dan jujur di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester delapan, Farel Arkan Amijaya mengatakan, penyingkiran terhadap hakim yang adil, baik, dan jujur seharusnya tidak terjadi di Indonesia, mengingat negara ini masih sangat membutuhkan sosok hakim berintegritas. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan karena masih banyak kebijakan yang harus diperbaiki demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.
“Harapan besar tertuju pada para oknum yang terlibat dalam penyingkiran tersebut untuk melakukan introspeksi dan menyadari pentingnya mempertahankan hakim-hakim yang berintegritas. Hakim-hakim seperti inilah yang menjadi pilar penegakan hukum yang adil dan transparan, serta layak diperjuangkan demi kemajuan sistem peradilan di Indonesia,” katanya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Biologi, semester empat, Ivanda Aulia Rahma, mengungkapkan, h akim yang jujur dan adil sangat penting untuk dipertahankan sebagai pilar keadilan di Indonesia. Masyarakat membutuhkan sosok seperti itu agar negara dapat maju dan menjadi lebih terdepan, serta agar kasus korupsi yang merugikan tidak terulang kembali.
“Selain itu, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum juga perlu diperhatikan, khususnya terkait hukuman bagi pelaku korupsi yang merupakan pejabat tinggi. Hukuman yang setara dengan yang dijatuhkan kepada rakyat kecil yang melakukan tindak kriminal sangat diperlukan agar keadilan di Indonesia dapat ditegakkan secara konsisten dan merata,” pungkasnya.
(Nayla Putri Kamila)