Siswa penerima KJP di Jakarta. Sumber. Warta Kota
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD0 Provinsi DKI Jakarta, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah menyepakati untuk mengaktifkan kembali penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang sebelumnya dicabut. Status penerima KJP Plus yang sempat dihentikan akan dipulihkan mulai awal tahun depan. Sebanyak 105.225 penerima yang statusnya dicabut berdasarkan hasil pemadanan data dan verifikasi Tahap II 2024 akan kembali aktif pada Januari 2025.
Mahasiswa Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Umum (KJMU), Muhammad Azhar menanggapi, ini adalah angin segar bagi mereka yang kemarin sempat tercoret. Karena, biaya yang diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sangat bermanfaat, terkhusus bagi mereka yang kurang mampu. Kemudian, langkah Pemprov harus diapresiasi meskipun cukup lama untuk mengembalikan mereka yang menerima KJP sebelumnya.
“Meski dikembalikannya kepada penerima di awal tahun, masih banyak yang harus diperbaiki, terkhusus sektor penerimaan pendaftar yang harus diperketat kembali. Mungkin bisa menggunakan cara Pemprov sebelumnya, di mana ada petugas dinas khusus yang survey rumah dan kemampuan finansial keluarga dari calon penerima. Hal ini dapat meminimalisir kecurangan dan lebih tepat sasaran,” tanggapnya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Kimia, semester lima, Ahmad Fauzan Al Muzammil menjelaskan, hal ini adalah keputusan yang bagus. Banyak pelajar yang mungkin terganggu pendidikannya karena pencoretan sebelumnya. Dengan mengaktifkan status mereka lagi, berarti mereka memiliki kesempatan untuk tetap belajar tanpa beban finansial yang terlalu besar.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Kalau anak-anak dari keluarga menengah ke bawah nggak punya akses ke pendidikan yang layak, sulit buat mereka punya kesempatan bersaing di dunia kerja nanti. Sebagai evaluasi, kedepannya harus ada verifikasi lebih ketat kepada calon penerima, mungkin dengan melibatkan komunitas lokal atau RT/RW biar nggak ada yang salah sasaran. Selain itu, transparansi terkait anggaran juga penting,” pungkasnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)