Antrian keluar dan masuk Trans Jakarta (TJ) khusus bagi perempuan di Hari Kartini. Sumber. beritabanten.com
Momentum Hari Kartini yang diperingati pada Senin (21/04) menjadi sorotan publik, seiring dengan kebijakan transportasi umum gratis bagi perempuan. Kebijakan ini dinilai lebih dari sekadar peringatan simbolis, melainkan sebagai langkah konkret dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan meningkatkan akses mobilitas, kebijakan ini membuka ruang partisipasi lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta berpotensi menjadi model kebijakan nasional yang dapat direplikasi di masa mendatang.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester enam, Azzahra Widya Rahayu menuturkan, sebagai mahasiswa dengan keterbatasan dana untuk transportasi, layanan gratis ini sangat bermanfaat. Adanya kartu khusus Trans Jakarta (TJ) memungkinkan perjalanan tanpa pemotongan saldo. Oleh karena itu, jika layanan gratis ini bisa diterapkan lebih dari satu hari, maka akan sangat membantu mahasiswa dalam jangka panjang.
“Peringatan Hari Kartini tidak hanya relevan bagi perempuan, tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh laki-laki. Sebab, dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Maka dari itu, kebijakan transportasi umum gratis sebaiknya juga dapat menyasar kalangan laki-laki agar merasakan perhatian pemerintah secara merata,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester empat, Khoirunnisa Muslimah mengungkapkan, program transportasi umum gratis sangat membantu dalam menghemat pengeluaran, terutama bagi mereka yang harus membayar ongkos dua kali lipat. Sebaiknya program ini tidak hanya diterapkan saat Hari Kartini, tetapi juga pada hari-hari tertentu lainnya sepanjang tahun, agar manfaatnya lebih luas untuk dirasakan.
“kebijakan ini sebaiknya juga mencakup kalangan laki-laki. Menurutnya, prinsip kesetaraan gender berlaku untuk semua pihak, sehingga layanan publik seperti transportasi umum gratis perlu diberikan secara merata. Bagi mahasiswa dan pekerja, kebijakan ini bisa menjadi solusi untuk meringankan beban ekonomi dan mendukung mobilitas yang lebih inklusif,” ungkapnya.
(Safia Salsabila Putri)