RDK FM

Salah satu Sekolah Dasar (SD) di Indonesia. Sumber. BacaKoran.co


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 33 sekolah di Indonesia memiliki potensi untuk melakukan korupsi terkait anggaran. Penemuan ini menyoroti masalah serius dalam pengelolaan dana pendidikan di negara ini. Sekolah-sekolah tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Investigasi yang dilakukan oleh KPK menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa, serta pendidikan secara umum.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester enam, Muhammad Ferry menuturkan, pihak sekolah seharusnya memberikan contoh baik kepada para siswanya guna meminimalisir korupsi yang berkelanjutan. 

ā€œNegara maju dilihat dari aspek pendidikan yang baik dan memadai. Apabila pendidikan di Indonesia masih saja tidak baik, maka akan lebih lama lagi negara kita maju untuk kedepannya. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak pendidikan, mesti meliputi transparansi setiap data administrasi kepada seluruh staf dan atasannya, serta mensosialisasikan hal ini kepada guru-guru yang khusus mengurus bidang administrasi,ā€ tuturnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), semester empat, Shine Kayla Matswa Syifa menjelaskan, jika korupsi sudah merajalela di lingkungan sekolah, perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk tetap mengawasi keluar dan masuknya uang administrasi di sekolah itu sendiri.

“Selain pemerintah, pengawasan internal pun harus dilakukan guna memberikan pemahaman kepada staf-staf bawah. Sebab,Ā  dampak korupsi cukup besar untuk siswa, seperti minimnya kualitas sarana dan prasarana yang didapatkan, serta membentuk karakter siswa yang tidak mencerminkan kepribadian baik dengan cenderung melakukan tindakan yang sama,ā€ ujarnya.

Dirinya berharap, pemerintah menangani dengan tegas perihal hukuman untuk yang melakukan korupsi. Salah satunya, selain dipenjara, oknum tersebut juga harus diberhentikan dari pekerjaannya agar menimbulkan efek jera.

(Edith Indah Lestari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *