Ilustrasi UKT memberatkan mahasiswa. Sumber Foto: Detiksultra.com
Mahasiswa UIN Jakarta merasa resah terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak dapat dicicil sejak pergantian semester genap tahun 2024. Muncul berbagai protes dari berbagai pihak terkait keputusan tersebut, permintaan klarifikasi dan negosiasi dengan pihak kampus semakin intens dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Wakil Presiden (Wapres), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), William Anwar menuturkan, cicilan UKT merupakan program dari bagian keuangan universitas. Namun, bagian keuangan fakultas turut bertanggungjawab atas pelaksanaan program tersebut.
“Padahal Program pengajuan cicilan UKT memiliki tujuan untuk mempermudah mahasiswa yang memiliki kesulitan jika membayar penuh dalam satu waktu. Tata Usaha fakultas turut memberikan informasi bahwa hasil rapat terakhir yang dihadiri pusat keuangan universitas, program cicilan UKT memang sudah dihapus namun belum ada surat edaran secara resmi,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, para mahasiswa merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut karena membuat mahasiswa tidak dapat melakukan pembayaran penuh dan cenderung memilih cuti.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, jurusan Ilmu Hadis, semester tiga, Ali Hudzaifi mengatakan, cukup keberatan jika kampus memberikan keputusan untuk meniadakan kebijakan pengajuan cicilan UKT. Melihat begitu banyak mahasiswa dengan ekonomi menengah dan menengah ke bawah.
“Dengan itu kebijakan pencicilan UKT akan berdampak besar untuk membantu mereka yang kesulitan dalam dalam segi biaya. Kebijakan tersebut menimbulkan banyaknya mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam segi pembayaran. Sebab, banyak dari mereka yang mesti bekerja terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk kuliah,” pungkasnya.
Dirinya menambahkan, jika pihak kampus tetap menetapkan keputusan tersebut alangkah baiknya memberikan penambahan tenggat atau batasan waktu tertentu.
(Asy Syifa Salsabila)