Konferensi pers resmi dalam peluncuran MKWK PKN oleh Kementerian PPN. Sumber. Bappenas
Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah resmi meluncurkan buku ajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dikhususkan untuk perguruan tinggi. Hal ini akan terinsersi dengan kurikulum pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, Kemendikbudristek bekerja sama dengan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menciptakan buku tersebut.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Fitk), jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), semester lima, Shafira Mufidza menerangkan, mata kuliah PKN penting bagi mahasiswa karena bisa membantu untuk memahami identitas bangsa dan nilai-nilainya. Dengan PKN, mahasiswa jadi lebih sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai perbedaan, dan lebih mencintai negara.
“Walaupun kadang terlihat teoritis, tapi kalau diterapin dengan cara yang asik, bisa banget bikin mahasiswa lebih terlibat dalam isu-isu kebangsaan. Sebagai mahasiswa pendidikan, buku ajar PKN bisa lebih dikembangkan agar relevan dengan generasi sekarang, seperti lebih banyak menggunakan contoh-contoh kasus aktual yang lagi hangat, kayak isu lingkungan, atau teknologi yang berhubungan dengan konstitusi,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, peluncuran buku ini bisa menjadi langkah positif dan terobosan baru, terlebih jika isinya relevan dengan isu kebangsaan saat ini. Dengan fokus ke pendidikan karakter dan kesadaran berkonstitusi, buku ini berpotensi besar untuk menyadarkan mahasiswa terkait perannya sebagai warga negara. Namun, hal ini tidak akan berjalan baik jika tidak ada improvisasi dari pengajar maupun mahasiswa untuk lebih mengeksplorasi.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), semester tiga, Raissa Hanafiah menanggapi, buku ajar ini dapat berfokus pada pendidikan karakter dan kesadaran berkonstitusi, sehingga efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jika buku ini dirancang dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif, seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi, maka mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan merenungkan peran mereka.
“Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pengajar yang mungkin lebih nyaman dengan metode tradisional. Selain itu, kurangnya sumber daya atau dukungan dari institusi bisa menghambat penggunaan buku ajar secara efektif. Untuk perbaikan dalam kurikulum PKN, perlu ada evaluasi rutin untuk memastikan bahwa materi tetap up-to-date dengan perkembangan sosial dan politik,” tanggapnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)