Training of facilitator pembinaan lembaga zakat dan wakaf. Sumber. Sindonews.com
Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan kenaikan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada 2025 untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan. Langkah ini didukung oleh strategi distribusi yang lebih efektif dan transparan, serta penggunaan teknologi digital untuk memudahkan proses pembayaran dan penyaluran zakat kepada mereka yang membutuhkan. Dengan inovasi ini, diharapkan umat Muslim dapat menunaikan kewajiban zakat dengan lebih mudah dan aman, sehingga dampak sosialnya dapat dirasakan lebih luas dan signifikan dalam masyarakat.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Perbankan Syariah (PSY), semester delapan, Ria Ayu Ningsih menuturkan, kebijakan Kemenag terkait penggunaan teknologi digital dalam sistem zakat cukup memudahkan sebagian orang untuk membayar zakat. Namun, kebijakan tersebut bisa menyulitkan mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi digital.
“Di sisi lain, ada beberapa dampak positif bagi masyarakat, di antaranya dapat memajukan dan menyejahterakan mereka yang membutuhkan. Harapannya, pemerintah lebih bijak dalam mengelola zakat, tidak menyalahgunakan dana yang terkumpul, serta memilih amil zakat yang jujur dan adil. Zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Manajemen Pendidikan (MP), semester empat, Safira Putri Sukandar mengungkapkan, pendistribusian zakat secara transparan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang berhak. Dengan demikian, zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.
“Dengan adanya metode zakat digital, mahasiswa rantau dapat dengan mudah membayar zakat, meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Pemerintah dapat menambah badan amil zakat dan memastikan penerima zakat benar-benar membutuhkan, serta meningkatkan edukasi tentang zakat untuk masyarakat,” ungkapnya.
(Nayla Putri Kamila)