Urgensi dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi guna mitigasi peretasan oknum penyalahgunaan data. Sumber, Republika.co.id
Pada era digital yang kian pesat, Indonesia kembali dikejutkan dengan maraknya kebocoran data pribadi jutaan warganya. Menyoroti kerentanan sistem keamanan data yang ada, mulai terlihat urgensi dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi. Hal tersebut bertujuan guna memperkuat benteng pertahanan masyarakat Indonesia terkait keamanan dan privasi sebagai warga negara. Terlebih, data yang diretas bertujuan untuk disebarkan di web gelap (dark web).
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional, semester empat, Rian Gunawan mengatakan, penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu dampak utama dari insiden kebocoran data. Padahal, data sendiri merupakan aspek penting masyarakat untuk melancarkan segala hal guna keberlangsungan hidup.
“Kita secara personal saja penting untuk menjaga data pribadi. Dengan itu, pemerintah juga mesti turut berkontribusi menjaga keamanan data warga negaranya. Secara realita, dalam memuat suatu kepentingan dibutuhkan kelengkapan data yang konkret. Jika data bermasalah, maka akses bermasalah. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, semester dua, Ikrimatul Lathifa menuturkan, jika data pribadi yang tersebar adalah data seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya, maka dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi perlu dikerahkan.
“Meskipun kebocoran data dapat mungkin terjadi karena rusaknya server, tetap adanya kemungkinan peretasan data dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan itu, penyelesaian dimulai dari pihak terkait. Perlu adanya ketelatenan dan ketegasan lembaga perlindungan data secara prima. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus yang muncul karena kebocoran data,” jelasnya.
(Keyzar Devario)