Berlangsungnya seminar Kedaulatan Finansial di Era Digital yang diselenggarakan di Teater Lantai Dua Gedung FSH. Sumber. Dok. Pribadi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) dan Moot Court Community (MCC) UIN Jakarta sukses menyelenggarakan seminar bertajuk “Kedaulatan Finansial di Era Digital”, yang membahas tantangan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Quick Response Code (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Seminar yang digelar pada Jumat (9/5), di Teater Lantai Dua Gedung Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), menghadirkan pemateri berpengalaman di bidang ekonomi dan terbuka bagi mahasiswa dari berbagai universitas.
Ketua pelaksana, Abel Parvez menyampaikan, dinamika sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui QRIS dan GPN, membutuhkan perhatian lebih dari kalangan akademisi hukum. Selama ini, isu tersebut lebih banyak dibahas dari sudut pandang ekonomi, sementara kontribusi dari aspek hukum masih terbatas dan belum menyentuh tataran yang lebih aplikatif.
“Padahal, keberadaan regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya peran hukum dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sistem pembayaran digital. Hukum tidak seharusnya hanya menjadi catatan atas fenomena yang terjadi, melainkan perlu hadir dalam bentuk aturan yang konkret dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial,” ucapnya
Pemateri, Ravi Rachmat Hidayat menjelaskan, Indonesia kini telah memasuki era digital, di mana hampir seluruh aspek keuangan terintegrasi dengan teknologi yang berkembang pesat, khususnya melalui fintech. Transformasi ini menandai perubahan besar dalam sistem keuangan nasional yang menuntut inovasi dan adaptasi dari berbagai sektor.
“Kesejahteraan finansial masyarakat pun dinilai harus ditopang oleh penerapan teknologi finansial yang inklusif dan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara perlu membangun sistem pembayaran yang lebih maju, aman, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Melalui implementasi QRIS dan GPN, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret menuju kedaulatan finansial yang mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
(Nadine Fadila Azka)