Salah satu pakaian adat budaya Kalimantan Barat, yakni suku Dayak. Sumber. Detik.com
Pada Senin, 14 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Budaya Internasional. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian dan pertukaran keanekaragaman budaya antar negara. Melalui berbagai inisiatif seperti festival internasional, program pertukaran budaya, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), pemerintah secara aktif mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional sekaligus memperkaya keberagaman budaya di dalam negeri.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kesejahteraan Sosial (KESSOS), semester tiga, Tiara Sabilla menuturkan, pemerintah di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertukaran dan pelestarian keanekaragaman budaya di tingkat global. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat dampak negatif jika kesempatan pertukaran budaya terbuka lebar.
“Meskipun banyak dampak positifnya seperti memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional, hal ini juga akan membuka pintu bagi budaya asing di dalam negeri. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatijan. Namun, dari pandangan saya, kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan warisan budaya dunia,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tiga, Bunga Putri Rahmadhania menuturkan, meskipun banyak program yang sudah dikerahkan untuk memfasilitasi perkenalan budaya, biasanya program pertukaran budaya yang dijalankan cenderung hanya melibatkan pihak tertentu saja, sehingga dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.
“Masyarakat yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program perkenalan budaya ini belum merata. Dengan itu, meskipun pemerintah telah perhatian terhadap seni dan budaya lokal, hal ini masih dinilai kurang maksimal. Selain itu, program pemerintah ini juga harus punya pengawasan, sehingga identitas budaya lokal tetap bertahan. Sebab, dikhawatirkan hal ini dapat menjadi boomerang untuk masyarakat kedepannya,” tanggapnya.
(Edith Indah Lestari)