Presiden Indonesia yang bersandingan dengan presiden Papua Nugini. Sumber. inews
Presiden Joko Widodo menuturkan, Indonesia telah resmi mengekspor jaringan listrik ke wilayah perbatasan Skouw, Papua dengan Wutung, Papua Nugini. Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengaliri jaringan listrik dan memastikan telah dapat dimanfaatkan mulai Juli 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape, dan para menteri di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (15/7).
Mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains (FST), jurusan Teknik Informatika (TI), semester delapan, Rafif menuturkan, tindakan tersebut merupakan langkah yang cukup bagus. Namun, sebaiknya pihak pemerintah lebih memprioritaskan penyaluran listrik di dalam negeri terlebih dahulu. Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia sudah tercukupi kebutuhan listrik, masih banyak wilayah pedalaman yang belum terjangkau listrik.
“Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesetaraan. Mengingat Papua Nugini bukan bagian dari wilayah Indonesia, maka segala tindakan yang berkaitan harus lebih dipertimbangkan lagi kedepannya. Pemerintah mesti lebih fokus untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, terutama di daerah Papua dan pedalaman lainnya yang sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester empat, Syukron Jidni mengungkapkan, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang karena Papua Nugini sendiri sudah bukan lagi bagian dari Indonesia. Dirinya juga tidak menyetujui penyaluran listrik tersebut karena masih banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Tindakan ini akan berdampak buruk bagi Indonesia kedepannya karena berpotensi merugikan masyarakat Indonesia tanpa disadari. Pihak yang berwenang mestinya melakukan observasi terlebih dahulu terkait kondisi yang ada di dalam negeri, karena masih banyak wilayah yang membutuhkan bantuan serupa untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Saya berharap semoga pemerintah lebih peduli terkait kesetaraan masyarakat Indonesia agar seluruhnya dapat merasakan manfaat yang sama,” jelasnya.
(Fadil Achmad Fauzi)