ketua dewan ekonomi nasional, Luhut Pandjaitan saat menyampaikan pernyataannya. Sumber. menpan.go.id
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus 2025, seperti yang diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Program ini bertujuan mengintegrasikan aplikasi kementerian dan lembaga menjadi satu platform terpadu, memudahkan akses bagi masyarakat dan staf pemerintahan. Dalam proses pengembangannya, Prabowo berencana bertemu dengan 300 anak muda untuk memperkuat penerapan GovTech, yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Keluarga (HK), semester enam, Muhammad Luthfi Hariri mengungkapkan, Saat ini, aplikasi dari setiap kementerian masih berdiri sendiri. Namun, dengan pengenalan GovTech, sistem diharapkan menjadi lebih efisien dan memudahkan akses bagi pejabat serta masyarakat melalui integrasi yang lebih terpadu. Hal ini akan memfasilitasi penggunaan layanan pemerintah secara lebih lancar dan transparan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Saya sangat setuju bahwa penerapan sistem ini lebih mengandalkan peran anak muda, karena mereka lebih memahami teknologi dan digital. Namun, dalam merekrut tenaga ahli, pemerintah harus lebih teliti dan selektif untuk memastikan kemampuan dan integritas yang sesuai. Dengan demikian, penerapan sistem ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan.,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Fisika, semester empat, Damar Sinulingga mengatakan, terobosan baru dalam sistem aplikasi ini dinilai dapat memberikan kemudahan signifikan bagi para staf pemerintahan, memungkinkan mereka untuk mengakses dan mengelola data dengan lebih efisien. Selain itu, integrasi ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Dengan adanya perangkat lunak terpadu, pembuatan laporan kepada pemerintah akan menjadi lebih sederhana dan fokus, sehingga mendorong proses digitalisasi yang sangat dibutuhkan saat ini. Namun, seperti halnya setiap sistem digital, potensi hambatan seperti bug, error, atau server down tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan pengecekan yang lebih teliti dan menyeluruh sebelum implementasi penuh, agar sistem dapat berjalan lancar dan efektif,” jelasnya.
(Mahendra Dewa Asmara)