Pembagian makan bergizi gratis di salah satu Sekolah Dasar (SD). Sumber. detik.com
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan pemerintah tetap dipertahankan sebesar Rp 71 triliun. Namun, alokasi anggaran per porsi makanan mengalami penyesuaian, turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu. Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan ini sebagai langkah untuk memperluas cakupan program sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester tiga, Dhimaz Prasetyo Utomo menyatakan, kebijakan ini jelas membantu, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi di lapangan. Jika distribusi dan pengawasan kurang baik, maka manfaatnya yang tersampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi bisa berkurang.
“Kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu ada sinergi dengan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, supaya dampaknya lebih komprehensif. Transparansi dan pengawasan adalah kunci. Pemerintah harus memastikan tidak ada kebocoran anggaran atau penyimpangan dalam distribusi. Edukasi gizi ke masyarakat juga penting biar mereka paham manfaat makanan yang diterima,” ujarnya.
Ketua Komunitas Orang Muda Peduli Anti Kekerasan (KOMPAK Jakarta), Erizal menjelaskan, kebijakan dana 71 triliun terlalu tergesa-gesa. Seharusnya, anggaran dapat dikaji lebih dalam sebelumnya. Kemudian, besaran yang diterima oleh masyarakat itu juga kecil, hanya sebesar 10 ribu yang semulanya 15 ribu. Dana sebesar itu belum cukup untuk memenuhi gizi jika kita melihat harga lauk pauk di warung nasi di daerah Jakarta dan sekitarnya.
“Program ini adalah ladang basah, artinya sangat rentan sekali adanya potensi tindak pidana korupsi, gratifikasi dan semacamnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap program satu ini. Visi dan misi pemerintah sangat jelas dalam memprioritaskan pendidikan dan menekan angka stunting melalui program ini. Jika terjadi pemotongan atau tindak korupsi, maka akan menghambat tujuan utama itu sendiri,” jelasnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)