Presiden Prabowo Subianto dan Kemenkeu Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi. Sumber. kompas.com
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang dibutuhkan masyarakat, dalam upaya merampingkan birokrasi dan memperlancar perdagangan. Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Prabowo memberikan instruksi kepada lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang dianggap menghambat kelancaran perdagangan. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian perdagangan dan beban transaksi negara, sehingga membantu memperkuat perekonomian Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Akuntansi, semester enam, Nadya Aulia Salsabila menilai, penghapusan kuota impor bisa menjadi langkah yang tepat jika diterapkan dengan baik. Kebijakan ini berpotensi membuka persaingan sehat dan memperlancar distribusi barang, sehingga harga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Dalam konteks industrialisasi pun langkah tersebut dapat menjadi progresif jika kebijakannya dibarengi dengan bantuan nyata dan serius dari pemerintah. Dengan hal tersebut, industri lokal dapat bersaing dengan luar negeri. Selain itu, dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi yang mutakhir juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, semester enam, Lil Hawadits mengatakan, kebijakan impor bebas bisa berdampak positif jika dikelola dengan pengawasan yang ketat. Persaingan dagang akan semakin sehat dan harga barang lebih terjangkau. Tanpa kontrol yang jelas, impor bebas justru dapat mengancam kemandirian pangan dan membuat petani kehilangan motivasi.
“Kalau ketergantungan terhadap luar negeri meningkat, akan berbahaya apalagi jika terjadi krisis global. Maka dari itu, pemerintah harus ketat mengawasi kebijakan tersebut. Impor boleh bebas tetapi harus tetap di bawah pengawasan, cegah mafia impor serta proses transparansi harus tetap berjalan agar tidak ada manipulasi data,” katanya.
(Mahendra Dewa Asmara)