Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden China, Xi Jinping. Sumber. CNBC
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sepakat mendukung pelaksanaan Food Supplementation and School Feeding Programme atau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Program tersebut diharapkan dapat berjalan lancar pada tahun 2025 dengan pendanaan dari Pemerintah China, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan biologi, semester tiga, Muhammad Fazly Mawla menuturkan, pendanaan China berpotensi memperlancar dan menjaga keberlanjutan program makanan gratis, tujuannya guna menjangkau lebih banyak penerima dan meningkatkan kualitasnya. Namun, pemerintah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana asing agar terjaganya kemandirian ekonomi, serta memastikan kualitas bahan makanan sesuai standar nasional.
“Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk memastikan kelancaran program makanan gratis di tahun 2025, mencari alternatif pendanaan jangka panjang, dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta untuk menciptakan rasa kepemilikan. Dengan itu, bantuan pendanaan ini akan mempermudah program yang dijalani oleh presiden, terlebih dari segi finansial yang sangat mendukung,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Qinsansa Biliard mengungkapkan, program tersebut lebih baik melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan pihak masyarakat lainnya guna mendukung usaha masyarakat lokal. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, agar Indonesia tidak bergantung dan dirugikan oleh pihak lain.
“Selain bantuan dari China, penting bagi pemerintah melibatkan masyarakat agar pengaruh baik turut dirasakan, tidak hanya dari kesuksesan program saja, tetapi juga kemajuan elemen-elemen lokal yang ada di sekitar. Dengan pendanaan tersebut, pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Sangat dikhawatirkan kalau nanti Indonesia justru dirugikan dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan,” pungkasnya.
(Fadil Achmad Fauzi)