Hari Batik Nasional: Momentum Memperkuat Jati Diri dan Kebanggaan Budaya Bangsa
Hari Batik Nasional jadi momentum tuk memperkuat jati diri dan kebanggaan budaya bangsa. Sumber. cahayaislam.id Pada Kamis (2/10), masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan atas pengakuan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak 2009. Perayaan ini dipandang penting untuk memperkuat jati diri bangsa sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya leluhur. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Jurusan Hukum Keluarga (HK), semester lima, Muhammad Kafabillah Tohir mengatakan, menghargai warisan budaya. Batik dianggap sebagai ciri khas bangsa yang diwariskan turun-temurun hingga kini. “Batik yang telah diakui UNESCO mendorong peran aktif mahasiswa dalam melestarikan budaya. Mahasiswa bisa memadukan batik dengan busana modern, sehingga tidak hanya digunakan pada acara formal, tetapi juga dapat dikenakan dalam keseharian,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), Jurusan Studi Agama-Agama, semester tiga, Muhammad Galuh Prastya menuturkan, mengenakan batik bukan sekadar bagian dari perayaan. Batik dipandang sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus penguat jati diri bangsa. “Batik bukan sekadar kain bermotif indah, tetapi juga mengandung makna filosofis dan simbol kearifan lokal. Momentum Hari Batik Nasional sebaiknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan juga pengingat dan penggerak bangsa untuk menjaga serta membanggakan warisan budaya,” tuturnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Hari Kesaktian Pancasila: Momentum Menegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
Berlangsungnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Pancasila. Sumber. menpan.go.id Pada Rabu (1/10), Hari Kesaktian Pancasila diperingati di seluruh Indonesia sebagai momen untuk mengenang sejarah bangsa sekaligus menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester lima, Tiara Ryani mengungkapkan, Pancasila dipandang sebagai pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa menegakkan nilai-nilai bangsa, menjaga kesatuan, dan memperkuat kerukunan. Pentingnya penerapan nilai Pancasila semakin terasa karena sejumlah perilaku yang mengikis semangat kebersamaan mulai muncul di tengah masyarakat. “Penguatan kerukunan antarwarga dan pemeliharaan kesatuan negara menjadi hal yang krusial agar Pancasila tetap menjadi ideologi bersama. Seluruh rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Jurusan Hukum Keluarga (HK), semester lima, Muhammad Arif Mulya Rahman menyampaikan, selama masa politik, penerapan Pancasila sering tidak terealisasi dalam berbagai peristiwa, sehingga penegakan nilai-nilai Pancasila menjadi penting. Pancasila perlu disadari sebagai ideologi bersama, dan peran kampus dianggap krusial dalam menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan akademik, sehingga mampu mendukung realisasi kesatuan bangsa. “Memahami sejarah serta tujuan pembentukan Pancasila menjadi langkah awal agar masyarakat tidak mudah melupakan pentingnya menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa. Pengetahuan ini sekaligus memperkuat kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (Maura Maharani Rizky)
Integrasikan Data untuk Layanan Publik yang Lebih Baik, KemenPAN-RB Percepat Digitalisasi
KemenPAN-RB percepat digitalisasi untuk integrasi data demi layanan publik yang lebih baik. Sumber. menpan.go.id Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menekankan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui kolaborasi lintas instansi. Upaya ini bertujuan mengintegrasikan data, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat akuntabilitas, yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), semester lima, Nabila Filfaberi mengungkapkan, perkembangan digital saat ini berjalan sangat pesat, sehingga pemerintah menekankan pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama agar sistem digital dapat diarahkan secara tepat dan mendukung peningkatan transparansi dalam pelayanan publik. “Sebagai mahasiswa, dukungan terhadap transformasi digital dapat diwujudkan melalui penyebaran edukasi berbasis sistem digital. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan publik secara lebih optimal, sekaligus memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di era digital,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Jurusan Sistem Informasi (SI), semester tiga, Zuhud Qolbu Adi menyampaikan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pemanfaatan teknologi dapat dikelola secara tepat dan efektif. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan transparansi data yang lebih baik serta efisiensi waktu dalam pelaksanaan program dan layanan publik. “Langkah yang terstruktur dan kebijakan yang bijak menjadi kunci agar teknologi dapat diterapkan secara optimal. Pendekatan ini juga diharapkan memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era digital,” ujarnya. (Maura Maharani Rizky)
Perkuat Peran Perempuan di Sektor Strategis, Kemenham Jalin Kerjasama dengan BPW
Kemenhan dan BPW menandatangani kerja sama untuk memperkuat peran perempuan di sektor strategis. Sumber. innews.co.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Business and Professional Women (BPW) Indonesia menjalin kerjasama untuk memperkuat peran perempuan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM), diplomasi, keuangan, dan sektor strategis lainnya. Inisiatif ini diharapkan membuka ruang kolaborasi, mendorong partisipasi aktif perempuan, dan memperkuat sinergi agar perempuan Indonesia dapat berkembang secara lebih optimal ke depannya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester lima, Anies Marwan Hakim menyampaikan, upaya pemerintah dalam mendukung hak asasi perempuan di Indonesia merupakan bentuk kepedulian nyata. Program-program yang disediakan bertujuan membuka ruang bagi perempuan untuk berkarya dan berprestasi, sekaligus meningkatkan kapasitas mereka melalui berbagai pelatihan dan peluang yang tersedia. “Dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial, diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional, menguatkan pertahanan negara, serta melindungi diri dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Langkah ini sekaligus memperkuat akses perempuan dalam berbagai sektor strategis, sehingga potensi dan kontribusi mereka dapat berkembang secara maksimal,” ucapnya. Mahasiswa Fakultas Psikologi (FPSI), jurusan Psikologi, semester lima, Naura Nada Makky menuturkan, perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan utama, seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, munculnya stigma serta stereotip yang membatasi peran dan kesempatan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. “Melalui kegiatan seminar di kampus mengenai isu kesetaraan gender, bergabung dengan lembaga pemberdayaan, serta mendorong keterwakilan laki-laki dan perempuan, diharapkan tercipta semangat bagi seluruh perempuan di Indonesia untuk berkarya dan berprestasi. Langkah-langkah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor,” tuturnya. (Yuzka Al-Mala)
Peringatan G30S/PKI: Refleksi Sejarah dan Seruan Perkuat Persatuan-Pancasila
Monumen Pancasila Sakti menjadi lokasi refleksi sejarah G30S/PKI dan seruan untuk memperkuat Persatuan-Pancasila. Sumber. jurnalposmedia.com Pada Selasa (30/9), bangsa Indonesia memperingati G30S/PKI untuk mengenang tragedi 1965 yang menewaskan sejumlah perwira TNI. Melalui apel, doa bersama, dan kajian sejarah, generasi muda diajak memahami pentingnya menjaga ideologi Pancasila agar peristiwa kelam tersebut tidak terulang. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum (IH), semester lima, Zul Adli Yahya menyampaikan, mahasiswa mempunyai peran dalam menjadikan peristiwa G30S/PKI sebagai pelajaran berharga untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sikap kritis terhadap sejarah maupun informasi yang beredar dinilai krusial agar mahasiswa mampu menolak paham radikalisme sekaligus berani menyuarakan kebenaran. “Selain itu, kontribusi aktif melalui pendidikan dan aksi sosial dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat bangsa. Mahasiswa juga dituntut untuk menyaring informasi secara bijak dan kritis, menjadikan pemahaman terhadap sejarah G30S/PKI sebagai dasar untuk mendorong diskusi dan analisis yang membangun di tengah masyarakat,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), semester lima, Adis Sandrina mengatakan, peristiwa G30S/PKI memberi pelajaran berharga tentang bahaya perpecahan ideologi bagi bangsa. Mahasiswa dituntut memperkuat persatuan melalui sikap toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air agar nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga di tengah dinamika zaman. “Kontribusi nyata dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan, aktif dalam kegiatan positif di kampus maupun masyarakat, serta menolak segala paham yang bertentangan dengan Pancasila. Mahasiswa juga memiliki peran strategis dalam menyebarkan semangat kebangsaan sekaligus membangun sikap kritis demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih kuat,” ucapnya. (Nadine Fadila Azka)
Cegah Konflik Keagamaan, Kemenag Resmikan Sistem Deteksi Dini Si-Rukun
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, resmi luncurkan Si-Rukun. Sumber. dki.kemenag.go.id Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Early Warning System (EWS) Si-Rukun sebagai instrumen deteksi dini untuk mencegah dan menangani konflik sosial bernuansa keagamaan. Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyebut sistem ini setara dengan alat deteksi dini tsunami karena menuntut respons cepat dan profesional, dengan fokus pada gejala awal potensi konflik, saat konflik mulai muncul, hingga ketika konflik sudah berlangsung. Mahasiswa Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Hubungan Internasional (HI), semester sembilan, Ibal Lukman Aldi mengungkapkan, hadirnya sistem Si Rukun merupakan langkah baik, meski efektivitasnya baru bisa dibuktikan ketika diterapkan di lapangan. Menurutnya, sistem ini berpotensi berkembang menjadi program lebih optimal sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk berperan aktif melaporkan konflik sosial langsung kepada Kementerian Agama. “Ini peluang penting bagi mahasiswa untuk ikut menjaga kerukunan, apalagi Indonesia yang penuh keberagaman membutuhkan sistem semacam ini. Pengenalan Si Rukun di lingkungan kampus bisa menjadi momentum strategis memperkuat toleransi di kalangan generasi muda,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Kimia, semester tiga, Ghina Bilqis Nafi’ah menyampaikan, semangat kerukunan dapat dibangun dari langkah kecil, misalnya menumbuhkan kepedulian antar sesama melalui media sosial yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Upaya sederhana tersebut diyakini mampu memberi pengaruh besar sebagai awal tumbuhnya sikap toleransi di masyarakat. “Kehadiran sistem Si Rukun diharapkan dapat tepat sasaran sebagai langkah awal menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Bagi mahasiswa, sistem ini juga menjadi sarana penting untuk berpartisipasi dalam memperkuat toleransi dan keharmonisan, khususnya di lingkungan kampus,” ujarnya. (Nadine Fadila Azka)
Hari Sarjana Nasional: Soroti Tingginya Angka Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi
Hari Sarjana Nasional 2025 menjadi pengingat akan pentingnya solusi strategis untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. uinjkt.ac.id Hari Sarjana Nasional yang diperingati pada Senin (29/09), menjadi momentum kritik mahasiswa terhadap realitas lulusan perguruan tinggi. Di tengah gelar akademik yang seharusnya membuka peluang kerja, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat lebih dari satu juta sarjana menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka 6,23 persen. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Manajemen Dakwah (MD), semester tiga, Ridho Alrasyid mengungkapkan, Peringatan Hari Sarjana Nasional sebagai momentum penting yang patut diapresiasi karena menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki harapan untuk terus maju menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menghadapi kenyataan pahit menganggur di tanah air. “Yang terpenting dari mahasiswa bukanlah gelar semata, melainkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Saat ini banyak orang lebih mengutamakan gelar S1, S2, atau S3, padahal yang harus dikembangkan adalah bakat, minat, dan kemampuan agar benar-benar mampu meraih kesuksesan di masa depan,” ungkapnya. Tenaga Pendidik (TENDIK) FISIP UIN Jakarta, Yanti menuturkan, Peringatan Hari Sarjana Nasional masih kurang tersosialisasi sehingga belum mendapat perhatian luas. Padahal, momentum ini penting untuk merefleksikan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang masih menghadapi persoalan serius, termasuk tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. “Banyak sarjana, tetapi peluang kerja masih sempit. Kesempatan ada, namun sering terkendala kolusi dan modal. Akibatnya, tenaga kerja berpotensi lebih memilih mencari penghidupan di luar negeri karena kesejahteraannya lebih terjamin. Pendidikan kita pun masih tertinggal, bahkan jumlah masyarakat yang lulus perguruan tinggi baru sekitar 10,2 persen,” tuturnya. (Fayruz Zalfa Zahira)
Perkuat Ekonomi Nasional, Mendiktisaintek Fokuskan Tri Dharma Kampus pada Sains dan Teknologi
Mendiktisaintek tekankan sinergi kampus dan industri sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber. wartasidoarjo.pikiran-rakyat.com Arah kebijakan pendidikan tinggi ditegaskan harus berfokus pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sinergi kampus berbasis sains dan teknologi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menilai kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Jurusan Sistem Informasi (SI), semester lima, Rifqi Febriansyah mengatakan, peran mahasiswa dalam bidang sains sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pemikiran yang mampu melahirkan ide-ide inovatif. “Kontribusi mahasiswa dapat diwujudkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, melakukan penelitian sains yang bermanfaat bagi masyarakat luas, hingga merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Muhammad Rofiq Nurzaki mengungkapkan, keikutsertaan mahasiswa dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena mahasiswa merupakan aset masa depan bangsa. Terlebih lagi apabila para mahasiswa ini memiliki kemampuan yang berpengaruh terhadap masyarakat. “Jika kemampuan mahasiswa tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakat, maka akan memiliki efek besar terhadap perekonomian. Kemudian, Tri Darma Perguruan Tinggi sebenarnya bisa dilakukan dengan satu cara, yakni dengan memberikan pengajaran langsung kepada masyarakat terkait segala hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Perkuat Ekosistem Halal, BPJPH Latih Auditor untuk Jamin Produk Aman dan Sesuai Syariat
Gedung BPJPH sebagai lembaga layanan sertifikasi halal. Sumber. bpjph.halal.go.id Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal. Salah satunya melalui pembinaan bagi auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini membahas pembaruan regulasi, tata cara pemeriksaan, hingga pelaporan hasil audit untuk memastikan kompetensi auditor setara dan layanan sertifikasi semakin profesional. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester tujuh, Viel Hesinta Djohar menyampaikan, program sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam memastikan industri tetap patuh terhadap syariat. Sertifikasi halal juga dipandang sebagai bentuk kepastian dan perlindungan bagi konsumen, terutama karena tanpa pengawasan ketat dikhawatirkan produk dapat berdampak negatif pada kesehatan. “Kendala hukum dalam pelaksanaan sertifikasi perlu segera diselesaikan agar produsen tidak berani meluncurkan produk tanpa jaminan yang jelas. Sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen penting untuk membangun ekosistem halal yang kuat, berdaya saing, serta menjamin produk yang dikonsumsi masyarakat aman sekaligus sesuai dengan tuntunan syariat,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Tata Negara (HTN) semester lima, Zahra Fatin Widjaya mengungkapkan, sertifikasi halal merupakan penguatan penting bagi produsen sekaligus membutuhkan pemantauan berkelanjutan untuk menjamin kepatuhan produk. Ketiadaan sertifikat, khususnya pada kosmetik, dikhawatirkan berpotensi mengandung bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. “Peninjauan ulang dari pemerintah sangat diharapkan, terutama pada produk-produk esensial, agar masyarakat merasa tenang terhadap kehalalan barang yang beredar. Upaya percepatan layanan sertifikasi halal juga dinilai penting agar prosesnya semakin cepat, efisien, dan mudah diakses pelaku usaha, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk halal dapat terjaga dengan baik,” tuturnya. (Yuzka Al-Mala)
Desak Evaluasi MBG, Menko PM Khawatir Kepercayaan Publik Turun Akibat Kasus Keracunan
Proses produksi MBG. Sumber. Sulteng.kemenag.go.id Pada Rabu (24/9), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya kasus keracunan siswa. Menurut Menko PM, sekecil apapun kesalahan harus segera ditindak agar kepercayaan publik terhadap program besar ini tetap terjaga. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD), semester lima, Putri Khalisa Azzahra mengungkapkan, sejauh ini program MBG terbilang cukup bagus, karena banyak menguntungkan berbagai pihak. Namun, maraknya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini membuat program tersebut dinilai bukan sebagai makan bergizi gratis, melainkan makan beracun gratis. “Untuk meminimalisir hal-hal serupa terjadi lagi, ada baiknya pemerintah harus mengalokasikan anggaran MBG langsung ke pihak sekolah. Dengan begitu, cakupan makanan untuk siswa akan semakin kecil dan semakin mudah untuk diperhatikan”, ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Agribisnis, semester tiga, Friza Pramudya Putra mengatakan, banyak huru-hara yang terjadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, program ini tidak bisa dilihat dari sisi negatif saja, karena juga menimbulkan banyak manfaat positif. “Solusi yang mungkin diterapkan adalah mengikuti saran Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dengan memberikan uang kepada orang tua siswa agar menyiapkan makanan dari rumah sebagai bekal sekolah. Cara ini lebih efektif karena orang tua lebih memahami jenis makanan yang sesuai untuk dikonsumsi anaknya,”, pungkasnya. (Mahendra Dewa Asmara)