Salah satu staff BMKG yang sedang mengmati alat pengukur intensitas matahari. Sumber. katadata.co.id
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran yang dinilai dapat menghambat operasional pemeliharaan alat pendeteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Pengurangan anggaran hingga 71 persen disebut BMKG akan berdampak besar pada belanja modal dan pengeluaran barang yang penting untuk pemeliharaan alat deteksi bencana. Hal ini dinilai dapat memengaruhi kemampuan BMKG dalam memberikan layanan deteksi dan peringatan dini yang akurat.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Tata Negara (HTN), semester delapan, Akbar Nur Setiawansyah mengungkapkan, banyaknya kekhawatiran atas dampak yang dapat timbul dari kebijakan ini. Menurutnya, pemotongan anggaran perlu dipertimbangkan dengan matang karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Pemotongan anggaran di berbagai instansi memang untuk efisiensi, tetapi jika BMKG tidak dapat memelihara alat deteksi bencana dengan baik, risiko ketidakakuratan dalam memprediksi bencana meningkat. Ini bisa berdampak serius pada keselamatan warga di wilayah rawan bencana,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Kimia, semester empat, Adityani Putri menuturkan, pengurangan anggaran sebesar 71 persen untuk pemeliharaan alat deteksi gempa dan tsunami sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia berada di kawasan rawan bencana alam.
“BMKG memiliki peran yang sangat vital dalam mitigasi bencana. Jika pemeliharaan alat terganggu, pemerintah perlu segera mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Pajak yang kami bayarkan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat, termasuk peningkatan sistem deteksi bencana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa,” tuturnya.
(Nadine Fadila Azka)