Aksi penurunan UKT yang berteparan dengan Hardiknas.
Mahasiswa UIN Jakarta menggelar seruan aksi tolak liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Aksi tersebut mengusung tema “UKT Elit, Fasilitas Sulit, Perkuliahan Terhimpit, Mahasiswa Menjerit”. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan calon mahasiswa baru tahun 2024 mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik hingga 50%. Aksi tersebut dilaksanakan pada Kamis (02/05), di depan Gedung Rektorat UIN Jakarta.
Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Atsal Prasetyo menuturkan, pihak Rektorat telah membuat kebijakan yang melangkahi Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia (RI). Sebab, pihak Kemenag belum ada Surat Keputusan (SK) yang jelas terkait kenaikan UKT. Di samping itu, goals dari aksi tersebut adalah berdialog dan audiensi terhadap pihak Rektorat.
“Sayangnya, hingga saat ini pihak Rektorat tidak ada yang menemui dan berdialog kepada mahasiswa. Adapun strategi yang disusun oleh mahasiswa yaitu jika sampai saat ini tidak ada kebijakan dari pihak Rektorat, maka mahasiswa akan melakukan aksi massa selanjutnya. Aksi selanjutnya akan mengunggah press release yang dibuat oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis (KASTRAT) Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FDIKOM,” jelasnya.
Salah satu peserta aksi penurunan UKT, Ghozi Jaisy Shiddiq menjelaskan, ekonomi yang ada di Indonesia sedang menurun drastis. Kenaikan UKT dapat menjadi hambatan bagi mahasiswa. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan tinggi, serta memperkuat kesenjangan sosial yang sudah ada.
“Seharusnya kenaikan UKT hanya di angka 21% hingga 31%, tetapi FDIKOM naik di angka hingga 51%, berarti tidak sesuai dengan komitmen yang ditetapkan di awal. Oleh karena itu, sebagian mahasiswa baru banyak yang mengundurkan diri karena tidak ada pencicilan UKT bagi mereka. Seharusnya pihak kampus sadar akan keadaan ekonomi yang menjadi penghalang untuk mahasiswa melanjutkan pendidikan. Semoga bapak Rektor bisa sadar dan memiliki hati nurani untuk membatalkan SK,” pungkasnya.
(Azaria Suci Fernada)