Program Subsidi Tepat MyPertamina, pembelian BBM melalui scan QR Code. Sumber. CNBC INDONESIA
Masyarakat dianjurkan untuk segera registrasi pendaftaran QR code kendaraannya agar dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar. Pembatasan BBM akan berlaku mulai 1 Oktober 2024. Masyarakat dapat mendaftar kode QR secara daring di situs subsiditepat.mypertamina.id. Adapun dokumen yang diperlukan terdiri dari Foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), surat tanda nomor kendaraan (STNK) tampak depan dan belakang, serta foto kendaraan bermotor tampak depan dan samping.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester tiga, Afzalu Rohman menerangkan, penerapan pembatasan terhadap BBM bersubsidi akan sangat berpengaruh, baik secara dampak positif dan negatif yang perlu disesuaikan oleh masyarakat. Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang yang membuat banyak masyarakat belum mendaftar dan tidak tahu rencana tersebut.
“QR code sendiri sebetulnya dapat menjadi hambatan jika sosialisasi tidak merata, mengingat tidak semua masyarakat paham dengan teknologi, memiliki perangkat yang memadai, dan berbagai kendala lainnya. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan ini dan mempertimbangkan opsi lain selain penggunaan QR code,” ujarnya.
Mahasiswa FDIKOM, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Abdullah Azzam menjabarkan, BBM adalah sumber daya yang tidak abadi dan tidak dapat diperbarui dengan cepat, sehingga pembatasan dan penerapan QR code dalam pembelian BBM subsidi sangat baik agar subsidi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Selama ini, banyak masyarakat dengan kendaraan mewah yang seharusnya tidak termasuk kategori penerima subsidi, tetapi mereka tetap menikmati subsidi. Hal ini yang menyebabkan ketidakadilan. Saya berharap, penggunaan QR code ini dapat efektif. Sosialisasi juga perlu digencarkan, sehingga masyarakat dapat segera mendaftarkan diri, mengingat proses verifikasi memakan waktu satu pekan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat,” pungkasnya.
(Rayhan Anugerah Ramadhan)