Salah satu jalur bbm subsisi. Sumber. cnnindonesia.com
Pada Rabu (17/7), Wakil Ketua Komisi Lima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eddy Soeparno buka suara terkait wacana pemerintah mengenai pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut diambil agar bantuan yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk mencegah keresahan yang timbul, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait pembatasan tersebut.
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), jurusan Sastra Inggris (Sasing), semester enam, Alfath Rayyandika menanggapi, pemerintah tidak perlu memberlakukan pembatasan subsidi tersebut. Dikarenakan 50 persen masyarakat Indonesia termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah, pembatasan subsidi BBM juga dinilai memberatkan biaya hidup mahasiswa.
“Kebijakan tersebut mempengaruhi aktivitas mahasiswa seperti antrean panjang yang dapat menyebabkan keterlambatan. BBM subsidi juga dinilai belum tepat sasaran karena masih banyak pejabat yang menggunakannya. Namun, Pertamina mengantisipasi dengan memberlakukan antrean online untuk mobil melalui sistem aplikasi yang dirancang,” tuturnya.
Dirinya menambahkan, dampak jangka panjang masih belum terlihat karena masih adanya kenaikan BBM tiap tahunnya, tetapi belum terlihat perubahan signifikan terhadap ekonomi warga. Harapannya, jika pemerintah tetap membatasi subsidi BBM, maka pemerintah dirasa perlu memberikan pengertian yang lebih kepada masyarakatnya.
Salah satu driver ojek online (ojol), Mohammad Fernanda mengutarakan, pemerintah sudah melakukan langkah yang baik. Namun, masih ditemukan kekhawatiran akan masalah lampau mengenai BBM subsidi yang ditarik kembali dan diberlakukan harga normal. Pemerintah juga perlu menaruh perhatian lebih terkait pembagian subsidi BBM agar khalayak yang membutuhkan dapat menerima haknya.
“Pembatasan subsidi BBM sangat mempengaruhi pekerjaan saya, sehingga subsidi BBM yang diberikan pemerintah dapat memberikan kemudahan akan pendapatan harian yang tidak menentu. Saya setuju terkait kriteria masyarakat dan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi, dapat dilihat dari kapasitas mesin kendaraan atau cubic centimeters (cc). Jika subsidi BBM dibatasi, lalu terjadi lonjakan harga BBM, maka hal ini menyebabkan maraknya keluhan penumpang akan kenaikan tarif harga,” pungkasnya.
(Gisska Putri Hidayat)