Para petani yang sedang menggarap sawah. Sumber. Detik.com
Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto akan menghapus utang sekitar 5-6 juta petani dan nelayan yang kesulitan melunasi pinjamannya. Kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang segera ditandatangani dalam waktu dekat. Program penghapusan utang ini bertujuan meringankan beban ekonomi petani dan nelayan di seluruh Indonesia, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas tanpa terhalang beban finansial.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), jurusan Ilmu Politik (Ilpol), semester tiga, Ahmad Irham Ubaidillah menuturkan, tindakan tersebut dianggap baik karena dapat mendorong petani untuk kembali bertani, sehingga sektor pertanian Indonesia meningkat. Dalam lima tahun ke depan, fokus pemerintah sebaiknya ditumpukan pada kelancaran otonomi daerah dan pemberantasan korupsi.
“Perhatian utama bagi masyarakat kini adalah perbaikan ekonomi Indonesia dengan target kenaikan 8 persen sesuai janji pemerintah. Dengan itu, pemerintah harus fokus pada kelancaran otonomi daerah dan pemberantasan korupsi. Saya berharap, kabinet besar ini tidak menjadi bahan kritik masyarakat, tetapi justru bisa menunjukkan kinerja lebih baik daripada sebelumnya. Dengan jumlah anggota yang banyak, kabinet ini diharapkan mampu menangani permasalahan negara dengan efektif dan membawa perubahan positif bagi rakyat,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Nadine Olivia mengungkapkan, rencana untuk memulihkan utang 6 juta petani dan nelayan dianggap strategis, tetapi pelaksanaannya perlu sistem transparan agar tepat sasaran. Modernisasi alat pertanian dan perikanan, sistem irigasi yang baik, dan akses pasar yang lebih luas juga harus diperhatikan agar tidak terjerat utang lagi.
“Menurut saya, rencana untuk memulihkan utang petani dan nelayan dalam pelaksanaannya harus transparan. Selain itu, pemberdayaan lewat pelatihan teknologi dan akses modal juga penting agar hasil produksi bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Saya berharap, program pemulihan utang ini bisa menjadi titik awal pembenahan sektor pertanian dan perikanan secara menyeluruh. Perlu pembangunan sistem yang kuat pula agar petani dan nelayan bisa mandiri secara ekonoman sejatera secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Fadil Achmad Fauzi)