DPR mengesahkan perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN demi memperkuat transparansi dan kesetaraan gender dalam pengelolaan. Sumber. news.espos.id
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Revisi ini bertujuan memperkuat tata kelola, transparansi, serta efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan ekonomi nasional.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester tiga, Muhammad Rifa Pedrosa mengungkapkan, perubahan sekaligus pengesahan nama BUMN menjadi Badan Pengaturan BP BUMN dapat membuka ruang kesetaraan gender di dunia kerja. Kebijakan ini dinilai memberi peluang bagi perempuan untuk berkarier sesuai kemampuan tanpa terhambat stigma bahwa perempuan tidak dapat bekerja di sektor profesional.
“Perubahan ini juga dianggap berpotensi menghapus profesi ganda dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk perempuan yang ingin berkontribusi secara aktif di bidang ekonomi. Langkah ini menjadi bentuk afirmasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan gender,” ungkapnya.
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSH) jurusan Hukum Tata Negara (HTN) semester tiga, Muhammad Rizky Fadhillah mengatakan, perubahan nama dari BUMN menjadi BP BUMN bukan sekadar pergantian istilah, melainkan juga mencerminkan adanya pembaruan regulasi di dalamnya. Salah satu bentuk perubahan tersebut meliputi penerapan kesetaraan gender serta penghapusan praktik rangkap jabatan atau double job agar kesempatan kerja dapat dialokasikan lebih luas bagi masyarakat.
“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dengan membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki potensi di bidang terkait, perubahan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
(Yuzka Al-Mala)