Perluas Akses Pendidikan 3T, Presiden Prabowo Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025
Presiden RI, Prabowo Subianto, resmikan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025. Sumber. kosadata.com Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 pada Rabu (27/11), sebuah langkah besar untuk memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui program ini, sekolah akan mendapatkan perangkat digital seperti interactive flat panel (IFP), laptop, akses internet berbasis satelit, hingga panel surya. Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung proses belajar, meningkatkan kompetensi guru, dan menyediakan konten pembelajaran terpadu melalui platform Rumah Pendidikan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) semester tiga, Syaiful Rohman mengungkapkan, kebijakan digitalisasi pembelajaran sebagai langkah awal yang penting untuk memperluas pemerataan akses pendidikan. Pengiriman perangkat digital hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menunjukkan komitmen pemerintah dalam membuka kesempatan belajar yang setara bagi seluruh pelajar di Indonesia. “Efektivitas kebijakan ini tetap sangat dipengaruhi kondisi infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet. Ketersediaan sarana dasar tersebut perlu dipastikan agar pelaksanaan program sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Penguatan sistem dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci, sehingga mekanisme berjalan jelas dan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa terbuang sia-sia,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Shinta Lyra Arafah mengatakan, penggunaan media digital berpotensi besar meningkatkan motivasi belajar generasi muda. Kehadiran IFP memungkinkan siswa terlibat melalui tampilan visual, video, dan latihan digital, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik sekaligus membantu memperkuat pemahaman konsep. Media digital juga mendukung siswa dalam mencari informasi dan mengerjakan tugas berbasis teknologi, sebuah kemampuan dasar yang relevan untuk jenjang perkuliahan. “Meski begitu, teknologi tidak otomatis membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Pemanfaatannya tetap bergantung pada kemampuan guru dalam mengintegrasikan perangkat digital ke dalam metode pengajaran. Penggunaan media harus dirancang secara pedagogis, bukan sekadar memindahkan materi ke dalam bentuk slide. Dengan perencanaan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat bantu yang benar-benar memperkaya proses belajar mengajar,” pungkasnya. (Maura Maharani Rizky)
Dorong Pemerataan Pendidikan Bagi Kelas Menengah, Pemerintah Akan Bangun Sekolah Integrasi
Presiden RI, Prabowo Subianto rencanakan pembangunan sekolah integritas. Sumber. sinpo.id Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (5/11), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, untuk merencanakan pembangunan sekolah integrasi mulai dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah integrasi merupakan sekolah yang ditujukan kepada siswa dari masyarakat golongan tengah, melanjuti sekolah garuda untuk siswa unggulan dan sekolah rakyat untuk siswa dari masyarakat golongan miskin ekstrem. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), semester lima, Daffa Achmad Rivaldy mengungkapkan, sekolah integrasi menjadi langkah strategis untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat golongan tengah. Karena faktanya, golongan tengah kerap luput dari sorotan yang disebabkan perhatian pemerintah cenderung terfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kalangan atas. “Namun, hal yang sangat dipertanyakan adalah mengapa pemerintah cukup sering membangun program sekolah di bawah kementerian selain Kemendikdasmen. Padahal, Kemendikdasmen seharusnya memiliki otoritas lebih terhadap arah kebijakan pendidikan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang justru dapat menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Salsabila Fitriani Permata mengatakan, dirinya sangat setuju dengan rencana pembangunan sekolah integrasi. Fasilitas, kurikulum serta tenaga pendidik pun diyakini akan jauh lebih unggul karena diinstruksikan langsung oleh Presiden. “Rencana pengadaan sekolah integrasi ini bisa menjadi langkah strategis untuk menjembatani anak-anak dari keluarga menengah agar bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih layak. Oleh karena itu, seluruh program sekolah yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan pendidikan yang selama ini disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi,” pungkasnya. (Mahendra Dewa Asmara)
Perkuat Hubungan Bilateral, Wakil Ketua MPR Jajaki Kolaborasi Pendidikan dan Beasiswa dengan Tiongkok
kunjungan strategis Wakil ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono ke Beijing, Tiongkok. Sumber. tvonenews.com Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Edhie Baskoro Yudhoyono, melakukan kunjungan strategis ke Beijing, Tiongkok, untuk menjajaki kolaborasi pendidikan dan kebudayaan. Pertemuan dengan Rektor Beijing Language and Culture University (BLCU), Duan Peng, difokuskan pada program beasiswa dan pertukaran budaya, dengan tujuan memperkuat fondasi hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok melalui pendidikan, riset, dan pertukaran budaya. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Ilmu Hadis, semester tujuh, Mujizaturrohmah menyampaikan, pertukaran pelajar dan budaya ke Tiongkok merupakan peluang emas untuk mengatasi kekurangan pendidikan di Indonesia. Negeri China dipandang strategis untuk memperluas relasi mahasiswa dalam mencari pengalaman pendidikan di luar negeri. “Kurangnya jaringan di dalam negeri telah memengaruhi dan menurunkan mutu pendidikan nasional. Langkah pertukaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangkitkan semangat belajar para pelajar antarnegara, sehingga tercipta kolaborasi pendidikan yang lebih baik,” ujarnya. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Tiara Novia Syafitri mengungkapkan, pendidikan di luar negeri, khususnya di Tiongkok, menawarkan kualitas yang lebih mendukung, terutama dalam hal prioritas masuk perguruan tinggi bagi siswanya. Program ini memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan dari negara maju, yang sangat bermanfaat bagi pelajar Indonesia. “Diharapkan program beasiswa ini menjadi kesempatan emas untuk memperluas wawasan pelajar secara lebih terbuka dan mendalam. Saat kembali ke Indonesia, bekal ilmu dan pengalaman dari Tiongkok dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di tanah air,” ungkapnya. (Yuzka Al-Mala)
Perkuat Inovasi Pembelajaran, Program Makerspace Dorong Guru Adaptasi Teknologi
Makerspace Professional Development perkuat kapasitas guru. Sumber. beritasatu.com Program Makerspace Professional Development digelar melalui kolaborasi sejumlah lembaga pendidikan dan mitra internasional untuk memperkuat kapasitas guru menghadapi perkembangan teknologi pembelajaran. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (24/9), diikuti pendidik dari berbagai sekolah dengan pelatihan berbasis praktik kolaboratif guna meningkatkan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Program Studi (Prodi), Biologi semester tujuh, Maharani Safitri mengungkapkan, program yang dilaksanakan mampu memberikan pengaruh terhadap pola pikir sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini. Melalui program tersebut, proses pembelajaran dapat diarahkan ke metode yang lebih kreatif, sehingga dinilai tepat untuk mendukung pembelajaran di masa mendatang serta menjaga keberlangsungan program sebagai upaya menuju kemajuan bangsa. “Penting bagi pendidik untuk mempelajari teknik pembelajaran terbaru, sebab seiring perkembangan zaman, metode belajar anak akan terus berubah. Dengan adanya program ini, para guru diharapkan mampu beradaptasi dengan baik,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), prodi Ilmu Hukum (IH), semester lima, Elza Novia mengatakan, inovasi tersebut bermanfaat karena mampu melatih peserta didik berpikir kritis. Pencapaian ini dipandang sebagai langkah positif dalam mempersiapkan generasi muda agar lebih matang dalam mengembangkan pola pikir yang luas di masa mendatang. “Sebagai penggerak sosial, diperlukan pemahaman mengenai konsep makerspace sejak dini, disertai keterlibatan aktif dalam program serta perhatian khusus terhadap sektor terkait. Harapannya, inovasi terbaru ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik di Indonesia,” ucapnya. (Maura Maharani Rizky)
Alihkan Dana untuk Sektor Pendidikan, Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi Anggaran
Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto tekankan efesiensi anggaran dengan mengalihkan dana untuk sektor pendidikan. Sumber. poskota.co.id Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara dengan mengalihkan sebagian besar pos penghematan ke sektor pendidikan. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang selama ini masih kerap terjadi, sekaligus menjadi upaya konkret dalam menyelamatkan dan memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Kimia (Pendkim), semester sembilan, Luthfia Nurafdani mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran sebenarnya dapat dinilai baik bagi masyarakat Indonesia secara umum. Namun, bagi mahasiswa justru berpotensi menimbulkan kerugian karena mereka juga membutuhkan dukungan fasilitas dalam menjalani kegiatan akademik. “Contohnya pada jam penggunaan fasilitas perpustakaan yang ikut terkena efisiensi. Padahal masih banyak pos lain yang bisa dialokasikan tanpa harus mengurangi akses mahasiswa terhadap fasilitas tersebut. Dengan begitu, mahasiswa tetap dapat menjalankan aktivitas perkuliahan tanpa merasa kesulitan,” ungkapnya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Akuntansi, semester tiga, Rafi Aminurdin Ikhsan mengatakan, pendidikan memiliki dampak besar bagi kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan dinilai mampu mendorong sumber daya manusia (SDM) yang unggul sekaligus memperkuat perekonomian. “Di era digital, efisiensi birokrasi dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, seperti penggantian absensi tatap muka dengan sistem daring. Pemerintah juga harus transparan mengenai sasaran penerima, rincian penggunaan anggaran, serta total dana yang dikeluarkan. Selain itu, prioritas perlu diberikan kepada daerah terpencil yang benar-benar membutuhkan bantuan dan sulit dijangkau,” ujarnya. (Nayla Putri Kamila)
Anggaran Pendidikan 2026 Jadi Sorotan, Efektivitas Penggunaannya Tuai Pertanyaan
Presiden RI, Prabowo Subianto. Sumber. Tagar.co Alokasi anggaran pendidikan Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menuai perhatian publik. Meski jumlahnya tercatat terbesar, efektivitas penggunaannya dinilai belum menjawab masalah utama, mulai dari tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), ketimpangan fasilitas kampus, hingga mutu pembelajaran yang belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), semester 10, Ahmad Zaidan Aisy Zuhri menyampaikan, kenaikan anggaran pendidikan dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih banyak mahasiswa terkendala biaya. KIP juga kerap mengalami keterlambatan sehingga manfaatnya belum terasa merata. “Pemerintah telah menjanjikan bahwa pada 2026 alokasi dana pendidikan akan ditingkatkan, termasuk untuk memperbesar dan memperlancar program KIP, sehingga beban mahasiswa diharapkan dapat lebih ringan. Meski demikian, rancangan anggaran dianggap sebaiknya tidak hanya berfokus pada besaran dana, melainkan juga pada efektivitas penyalurannya,” tuturnya. Harapan juga disampaikan, agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, mengingat beban kerja yang berat tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Program Studi (Prodi) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), semester lima, Widia Fadillah menuturkan, anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal, melainkan harus ditinjau dari perencanaan dan penerapannya. Dari total tersebut, alokasi Rp335 triliun untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menyimpang dari mandat pendidikan dasar. “Dukungan finansial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang tersedia bagi mahasiswa, tetapi jangkauannya masih terbatas. Persoalan distribusi dan mutu pendidikan tetap menjadi sorotan sehingga transparansi, pemerataan, serta evaluasi ketat dibutuhkan agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi dunia pendidikan,” tuturnya. (Fayruz Zalfa Zahira)