Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah RI Gencar Kembangkan Program Mobil Nasional
Salah satu mobil nasional yang menjadi ikon okomotif Indonesia pada tahun 1990-an. Sumber. doktermobil.com Pemerintah Republik Indonesia (RI) tengah gencar mengembangkan program mobil nasional sebagai upaya memperkuat industri otomotif dalam negeri. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa yang menilai program tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain membuka lapangan kerja baru, kebijakan ini juga dianggap dapat menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan Pendidikan Fisika, semester sembilan, Ayu Aulia Asyhari menuturkan, kebijakan pengadaan mobil nasional berpotensi mendorong peningkatan ekonomi Indonesia. Pemasukan dari program ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara, bukan justru mengalir ke luar negeri. Program yang tengah dikembangkan pemerintah juga dinilai mampu memperkuat perekonomian nasional apabila dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Selain itu, keberadaan program mobil nasional diharapkan mampu membuka banyak lapangan kerja baru. Proses produksi kendaraan akan melibatkan berbagai profesi, seperti insinyur, desainer mobil, hingga tenaga teknis lainnya, sehingga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan industri otomotif dalam negeri,” tuturnya. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT), semester tujuh, Annisa Halwa menyampaikan, program mobil nasional yang digagas pemerintah mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya rasa bangga dan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, karena program ini mendorong penggunaan kendaraan buatan Indonesia sendiri. “Kebijakan ini dapat memperkuat identitas nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Namun, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek pendukung, seperti kualitas, harga, dan ketersediaan sarana produksi, agar program ini benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya. (Nayla Putri Kamila)