Wamen HAM, Mugiyanto, menegaskan pengukuhan Indonesia Sebagai Presiden HAM PBB periode 2026. Sumber. Kompas.com
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto Sipin, menyampaikan bahwa Indonesia akan dikukuhkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tahun ini. Pencapaian tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk berperan aktif memimpin arah kebijakan HAM global. Posisi ini sekaligus menegaskan kredibilitas Indonesia di mata internasional dalam upaya memajukan dan melindungi HAM.
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST), jurusan Agribisnis, semester tujuh, Muhammad Wildan Achsin Moedhoffar menuturkan, HAM yang strategis seharusnya menjadi landasan kuat untuk bertindak lebih berani. Meski figur presiden memiliki karakter tegas, muncul pandangan bahwa implikasi kebijakan di Indonesia diperlukan penekanan lebih lanjut.
“Saat ini implikasinya belum terlihat sebagai suatu tindakan nyata, maka perlu ditekankan lebih lanjut. Agar pemerintah menunjukkan keberaniannya, dalam menegakkan hukum tanpa kompromi,” tuturnya.
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), jurusan Ilmu Hadist, semester tujuh, Natasya Umy Corynanda mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat pengaruhnya. Di tingkat global, dapat menjadi penyambung lidah bagi kepentingan negara-negara berkembang pada forum internasional.
“Agar suara ini didengar, Indonesia harus mampu memberikan contoh, melalui perbaikan penegakan HAM di dalam negeri sendiri. Lalu tetap menjaga sikap netral dalam menyikapi konflik atau isu di negara-negara lain,” ungkapnya.
(Safia Salsabila Putri)
